Jakarta (TROBOSLIVSESTOCK.COM). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga ayam, telur, dan daging sapi nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi peternak rakyat sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas.
Mentan Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menekankan seluruh pelaku usaha pangan wajib mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dan harga pokok produksi (HPP). Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kalau ada yang menjual di atas HET atau HPP, izinnya akan saya cabut. Tidak ada kompromi,” tegas Mentan Amran saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (22/1).
Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan stok komoditas peternakan berada dalam kondisi aman. Pasokan telur dan daging nasional dinilai mencukupi sehingga stabilitas harga di tingkat konsumen dapat terus terjaga.
Namun demikian, Mentan Amran mengungkapkan harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini justru berada di bawah harga acuan produksi (HAP). Di lapangan, harga ayam tercatat sekitar Rp 23.000 per kilogram (kg), sementara HAP berada di kisaran Rp 25.000 per kg.
Di sisi lain, berdasarkan kesepakatan rapat pada Desember 2025, harga day old chick atau ayam umur sehari (DOC) telah ditetapkan sebesar Rp 11.500 per ekor. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan harga DOC di kisaran Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per ekor, kondisi yang dinilai memberatkan peternak kecil. Oleh karena itu, Mentan Amran menegaskan harga DOC layer harus mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan.
Mentan Amran menyampaikan apabila masih ditemukan harga pangan di luar ketentuan, maka patut diduga terjadi pelanggaran di tingkat pelaku usaha atau distributor. Ia pun meminta Satuan Tugas Pangan melakukan pemeriksaan menyeluruh hingga ke hulu. Pelanggaran akan ditindak tegas melalui penutupan usaha dan pencabutan izin tanpa toleransi.
“Ini menyangkut rakyat kecil. Jika peternak kecil jatuh, dampaknya bisa luas dan merugikan negara,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah akan membangun 12 pabrik pakan dan produksi DOC milik negara. Pabrik tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 28 Januari 2026 sebagai bagian dari Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi untuk memperkuat rantai industri perunggasan dari hulu hingga hilir.
Program tersebut bertujuan menjaga biaya produksi tetap sehat dan berpihak pada peternak rakyat. Pembangunan pabrik pakan dan DOC ini juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp 20 triliun.
Menurut Mentan Amran, kehadiran negara dalam pengelolaan industri strategis ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga. “Kalau dikelola negara, direkturnya dapat dicopot kapan saja kalau tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Penegasan pengendalian harga juga berlaku di sektor daging sapi, termasuk terhadap importir sapi bakalan. Pemerintah telah menerbitkan izin impor sekitar 700.000 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan satu tahun, dengan pasokan nasional yang dinilai sangat mencukupi.
Mentan Amran menegaskan tidak akan mentoleransi praktik kenaikan harga yang tidak wajar di pasar. “Saat ini harga daging masih di bawah HPP. HPP berada di angka Rp 56.000 per kg, sementara harga di pasar sekitar Rp 55.000 per kg. Kami akan cek dan pasti ketemu siapa yang bermain,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok strategis menjelang Ramadan. Sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, daging sapi, ayam, telur, dan bawang menjadi fokus pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di sepanjang rantai distribusi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Yuda Gustawan menegaskan kesiapan Polri untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Kami memandang stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi penyimpangan distribusi, penimbunan, atau permainan harga, dampaknya bisa langsung mengganggu harkamtibmas. Karena itu, Polri akan bertindak tegas,” ujarnya.
Ia menegaskan pengawasan dan penindakan dilakukan demi melindungi masyarakat dan peternak rakyat. “Negara tidak boleh kalah. Ketika harga dan pasokan pangan terganggu, masyarakat akan resah. Maka, Polri siap mengawal kebijakan pemerintah agar stabilitas pangan tetap terjaga,” pungkasnya.shara
