Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan melanjutkan program vaksinasi nasional. Setelah sukses menjalankan vaksinasi Tahap I pada Februari hingga April 2025, kini vaksinasi Tahap II kembali digencarkan pada Juli hingga September 2025 sebagai bagian dari strategi pemberian vaksin booster untuk menjaga kekebalan ternak secara berkelanjutan.
Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), kembali mencanangkan Bulan Vaksinasi PMK. Program ini merupakan ajakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi, perguruan tinggi, peternak, hingga pelaku usaha untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK di seluruh Indonesia.
“Bulan Vaksinasi PMK menjadi momentum penting untuk memperluas cakupan vaksinasi, demi melindungi ternak dari ancaman penyakit sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/7).
Agung menekankan bahwa vaksin booster sangat penting untuk mempertahankan tingkat kekebalan hewan terhadap virus PMK. Ia menyoroti pentingnya booster terutama di daerah dengan lalu lintas ternak yang tinggi atau wilayah yang berisiko besar mengalami penyebaran penyakit.
Senada dengan hal itu, Direktur Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menambahkan bahwa vaksinasi bukan hanya sekadar mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya. “Pemberian vaksin booster bertujuan untuk memperkuat antibodi yang sebelumnya sudah terbentuk. Tanpa booster, kekebalan akan menurun dan membuka peluang virus menyerang kembali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendra mengingatkan bahwa vaksinasi harus disertai dengan penerapan biosekuriti yang ketat di tingkat peternakan. Menurutnya, vaksin saja tidak cukup. “Peternak harus disiplin menjaga kebersihan kandang, mengontrol lalu lintas hewan, dan segera melapor jika ditemukan gejala klinis pada ternaknya,” tegasnya.
Di sisi lain, Dirjen Agung juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga. Ia mendorong agar Dinas Peternakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota segera mempercepat distribusi serta pelaksanaan vaksinasi agar berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran.
“Melindungi ternak sama artinya dengan melindungi sumber penghidupan para peternak serta menjaga stabilitas ekonomi pangan nasional. Mari kita sukseskan bersama Bulan Vaksinasi PMK ini,” ajaknya.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa vaksinasi PMK adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia yang bebas dari PMK. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha peternakan, serta kesadaran dan kedisiplinan para peternak sendiri.shara
