Sumedang (TROBOSLIVESTOCK.COM). Sarasehan Peternak Indonesia bertajuk ‘Evaluasi Peternakan 2025 dan Proyeksi Outlook Peternakan 2026’ berlangsung di BootcampFakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad), Sabtu(20/12). Forum ini mempertemukan peternak, akademisi, asosiasi profesi, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah untuk membedah kondisi aktual sektor peternakan nasional.
Kegiatan yang diselenggarakan Cattle Buffalo Club(CBC) tersebut merupakan agenda rutin ketiga yang digelar sebagai ruang dialog dan konsolidasi pelaku peternakan. Selain mempererat silaturahmi, sarasehan diarahkan untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi sepanjang 2025.
Mewakili Fakultas Peternakan Unpad dan CBC, Cecep Firmansyah, menyampaikan bahwa berbagai gagasan yang muncul dalam sarasehan perlu dihimpun sebagai bahan perbaikan sektor peternakan. Ia menilai forum semacam ini penting agar aspirasi pelaku usaha dapat tersampaikan langsung kepada pemangku kebijakan.
Ketua Asosiasi Holstein Indonesia, Rochadi Tawaf, mengharapkan diskusi lintas pemangku kepentingan tersebut mampu membangun iklim usaha yang lebih sehat. Ia optimistis kolaborasi yang terjalin dapat mendorong penguatan peternakan nasional secara berkelanjutan.
Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Jawa Barat, Suprijanto, mengingatkan masih rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia. Kondisi ini dinilai berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, mengingat protein hewani berperan besar dalam mendukung pertumbuhan dan kecerdasan.
Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, memaparkan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menegaskan lembaganya memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam kebijakan impor ternak dan produk peternakan.
Memasuki Forum Diskusi Sesi Sapi Potong, praktisi sapi potong Aang Gunawan, menggambarkan situasi peternakan yang masih dibayangi penyakit ternak sepanjang 2025. Ia mengungkapkan ratusan ekor sapi yang dikelolanya terdampak penyakit hingga berujung pada kematian dan potong paksa.
Seiring berjalannya waktu, Aang menjelaskan adanya perubahan pola pemeliharaan yang mulai memberikan hasil positif. “Pemberian hijauan penuh kepada sapi yang baru datang terbukti menekan angka kematian, sehingga kualitas manajemen pemeliharaan dinilai semakin membaik,” ungkapnya.
Selain persoalan kesehatan ternak, ia juga mengulas keterbatasan bibit serta mahalnya harga sapi impor. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat peternak kehilangan kepemilikan sapi apabila tidak dibarengi kebijakan subsidi dan dukungan yang memadai dari pemerintah.
Ketua Umum Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), Asep Rahmat Khaerudin, memandang pemulihan peternakan pascawabah PMK dan LSD masih memerlukan waktu. “Upaya vaksinasi berkelanjutan dan penerapan manajemen budidaya yang baik dinilai menjadi kunci pengendalian penyakit,” sambungnya.
Ia menambahkan, keberadaan peternakan rakyat tetap krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan nasional. Oleh karena itu, dukungan terhadap peternak kecil perlu diperkuat agar produksi dapat kembali meningkat secara bertahap.
Dalam sesi yang sama, Suprijanto mengulas mekanisme impor daging domba yang seharusnya melalui rekomendasi pemerintah provinsi. “Kenyataannya, sebagian importir belum sepenuhnya mematuhi prosedur tersebut, padahal mayoritas aktivitas impor berada di wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan risiko meningkatnya impor ternak dari Australia. Potensi masuknya penyakit baru menjadi perhatian serius, terutama menjelang periode Idul Adha ketika lalu lintas ternak meningkat tajam.
Kasubdit Ruminansia Kementerian Pertanian, Iqbal, memaparkan kondisi pembibitan sapi nasional yang masih terbatas. “Tingginya risiko usaha membuat minat pembibit rendah, sehingga ketersediaan bibit saat ini banyak bergantung pada program subsidi pemerintah,” tutur Iqbal.
Berdasarkan data nasional, populasi sapi potong diperkirakan mencapai sekitar 13 juta ekor, sementara populasi kerbau berada di kisaran 500-700 ribu ekor. Di sisi lain, ia menyebut rantai distribusi ternak yang panjang masih menjadi persoalan karena berdampak pada harga di tingkat peternak.
Masukan dari peserta mengemuka terkait kondisi peternak sapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kian tertekan. “Wabah penyakit mendorong sebagian peternak beralih ke ternak kecil seperti kambing dan domba, meskipun pasar ternak kecil juga dinilai tidak sepenuhnya stabil,” imbuhnya.
Forum Diskusi Sesi Sapi Perah menghadirkan praktisi sapi perah Ahmad Baihaqi Al Abrori, yang mengulas potensi pasar susu nasional. Ia menyampaikan pemenuhan kebutuhan susu domestik baru mencapai sekitar seperempat dari total potensi pasar.
“Program MBG disebut membuka peluang peningkatan permintaan, namun di lapangan justru berdampak pada penurunan produktivitas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi peternak sapi perah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi,” tandasnya.
Persoalan regenerasi peternak juga mengemuka, khususnya di wilayah sentra seperti Lembang. Hambatan sosial dan minimnya minat generasi muda dinilai perlu dijawab melalui peningkatan kesejahteraan serta perbaikan citra profesi peternak.
Dari sisi teknis, perubahan manajemen pakan dan pola minum sapi perah disebut mampu meningkatkan produktivitas laktasi. Dengan pengelolaan yang tepat, produksi susu dapat mencapai sekitar 20 liter per ekor per hari.
Praktisi kesehatan hewan Burhan memaparkan pendekatan penanganan PMK yang dilakukan melalui pengobatan simptomatis, suportif, dan kausatif. Ia menilai vaksin berbasis isolat lokal menjadi pilihan paling efektif dalam pengendalian penyakit.
Burhan menambahkan, keberhasilan penanganan PMK sangat dipengaruhi manajemen pakan dan kondisi awal sapi. Selama suhu tubuh dapat diturunkan dan nafsu makan kembali, peluang pemulihan ternak relatif tinggi.
Menjelang penutupan, peserta menyepakati bahwa peternakan nasional masih berada dalam fase pemulihan. Tantangan utama mencakup kesehatan ternak, keterbatasan bibit, panjangnya rantai distribusi, serta lemahnya regenerasi peternak.
Sarasehan merekomendasikan penguatan biosekuriti, perbaikan manajemen pakan, rekayasa pembiayaan sesuai siklus biologis ternak, serta penguatan peran asosiasi dan regulasi. Pemerintah juga diharapkan segera merealisasikan vaksin bersubsidi dan menyiapkan outlookpeternakan 2026 berbasis evaluasi menyeluruh tahun 2025. Melalui sinergi lintas sektor, Sarasehan Peternak Indonesia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong peternakan nasional yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada peternak rakyat.shara
