Yogyakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak dan melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (30/1).
Kunjungan kerja ini difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas ternak nasional. Selain itu, agenda ini juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada daging dan susu sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
Titiek menyampaikan bahwa subsektor peternakan nasional hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. “Manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang harus terus diwaspadai. Menurutnya, pengalaman wabah PMK sebelumnya memberikan pelajaran penting tentang urgensi membangun sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
Titiek menjelaskan bahwa sistem tersebut harus mencakup seluruh tahapan pengendalian penyakit, mulai dari pencegahan hingga deteksi dini dan penanganan. Penguatan sistem ini dinilai krusial agar kejadian serupa tidak kembali berdampak luas pada sektor peternakan rakyat.
Dalam konteks pengendalian penyakit hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini menjadi ujung tombak dalam pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan di wilayah kerja yang luas.
Ia menyebut BBV Wates tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik. “Balai ini juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” katanya.
Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium agar berstandar internasional. Selain itu, DPR RI juga menekankan pentingnya pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam upaya perlindungan peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyatakan sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak.
Menurut Agung, penguatan pengendalian penyakit hewan juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif di lapangan.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Komisi IV DPR RI menyatakan kesiapan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner di berbagai daerah. DPR RI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK sebagai langkah preventif yang berkelanjutan.
Menurut DPR RI, keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak semata. Upaya tersebut juga dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan stabilitas usaha peternakan rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium serta mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates. DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Bagi peternak, penguatan pengendalian penyakit hewan memberikan kepastian usaha yang lebih baik. Risiko penyakit dapat ditekan, produktivitas ternak terjaga, dan aktivitas produksi dapat berlangsung lebih aman.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global.shara
