Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Sejak dirilisnya Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Trump-Prabowo, isu impor chicken leg quarter (CLQ) menjadi perdebatan hangat di ruang publik dan kebijakan pangan Indonesia. Di satu sisi, pemerintah kerap menegaskan bahwa keterbukaan perdagangan adalah bagian dari komitmen konstitusional dan keanggotaan Indonesia dalam tata niaga global. Namun di sisi lain, kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap industri perunggasan domestik—yang tengah berjuang untuk mempertahankan produksi nasional, stabilitas harga, dan kesejahteraan peternak rakyat.
Dalam analisisnya, Sekretaris Jenderal Permindo (Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia), Heri Irawan, menjelaskan bahwa CLQ adalah produk daging ayam bagian paha yang diperdagangkan secara global, termasuk di pasar ekspor-impor Indonesia. Meski keterbukaan perdagangan diatur oleh prinsip perdagangan bebas di bawah payung World Trade Organization (WTO), negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi industri strategisnya melalui instrumen yang sesuai aturan internasional.
Namun sebelum membuka keran impor lebih lebar, pertanyaan paling krusial adalah: apakah Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan pasokan ayam dari luar negeri?
Produksi Nasional Mampu Memenuhi Kebutuhan
Data menunjukkan bahwa produksi daging ayam ras pedaging di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 3,84 juta ton, berdasarkan statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Angka ini mencerminkan kapasitas produksi domestik yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Produksi ini tidak hanya mencukupi kebutuhan, tetapi bahkan menunjukkan surplus. Proyeksi neraca pangan menggambarkan bahwa pada 2024, produksi ayam nasional diperkirakan sebesar 4,25 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi tercatat sekitar 3,87 juta ton per tahun. Hal ini berarti Indonesia memiliki kelebihan produksi yang nyata dan bukan defisit.
Surplus ini juga diamini oleh data lain yang menunjukkan bahwa pada Oktober 2025, produksi ayam ras pedaging nasional diperkirakan mencapai sekitar 372.867 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat sekitar 325.641 ton, yang berarti surplus sekitar 47.226 ton hanya dalam satu bulan yang dipantau saja.
Selain itu, angka konsumsi per kapita masyarakat Indonesia juga menunjukkan tren yang meningkat. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa konsumsi daging broiler (ayam potong) per kapita pada 2023 mencapai sekitar 7,46 kg per tahun. Sementara total permintaan nasional untuk broiler mencapai sekitar 2,08 juta ton per tahun.
Sedangkan proyeksi yang lebih komprehensif memperkirakan konsumsi nasional terus tumbuh hingga kisaran 3,87 juta ton pada 2025, sementara produksi diperkirakan mencapai 4,20 juta – 4,28 juta ton, menciptakan surplus tahunan yang signifikan.
Problematika Utama: Tata Niaga, Harga, dan Penyerapan Pasar
Ironisnya, meski pasokan cukup bahkan surplus, harga ayam hidup di tingkat peternak sering kali berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Ini menunjukkan bahwa persoalan fundamental yang harus diselesaikan bukanlah kekurangan pasokan ayam, tetapi ketidakseimbangan dalam sistem distribusi, penyerapan pasar, dan struktur harga yang adil.
Fakta ini adalah alasan kuat mengapa impor CLQ sebaiknya tidak ditempatkan sebagai solusi utama. Ketika produk impor masuk dengan harga rendah—didorong oleh struktur pasar global di negara asalnya, di mana paha ayam menjadi komoditas sekunder dengan harga murah—dampaknya bukan hanya sekadar menurunkan harga di pasar domestik. Lebih jauh lagi, ia berpotensi menekan harga di tingkat peternak yang memang sudah rentan karena biaya produksi yang tinggi.
Kedaulatan Pangan: Lebih dari Sekadar Ketersediaan
Kedaulatan pangan bukan sekadar memastikan pasokan barang murah di pasar, melainkan kemampuan negara menghasilkan kebutuhan pokoknya sendiri secara berkelanjutan. Industri perunggasan Indonesia merupakan sektor strategis yang melibatkan jutaan pelaku usaha—terutama peternak rakyat dan UMKM di berbagai daerah.
Jika kebijakan impor dijalankan tanpa pertimbangan yang matang terhadap dampaknya pada struktur produksi domestik, risikonya bukan sekadar harga ayam yang turun sementara. Dampak yang lebih serius adalah melemahnya basis produksi nasional, kerugian massal peternak rakyat, dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor.
Apalagi, surplus produksi nasional ini bisa dimanfaatkan secara optimal apabila dilakukan penguatan sistem penyerapan pasar domestik, pengembangan hilirisasi produk ayam lokal, serta optimalisasi program pangan strategis seperti ekosistem cold storage dan buffer stock nasional untuk menstabilkan harga.
Alternatif Kebijakan yang Lebih Tepat
Negara memiliki berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan kesejahteraan peternak tanpa harus melakukan impor secara besar-besaran:
- Penguatan Penyerapan Produksi Lokal: Memperbaiki rantai pasok sehingga produksi yang melimpah dapat terserap optimal di berbagai segmen konsumen.
- Optimalisasi Hilirisasi Produk: Mendorong pengolahan ayam menjadi produk bernilai tambah agar bisa memperluas pasar domestik dan bahkan ekspor.
- Pengaturan Harga yang Adil: Menegakkan HPP yang realistis dan memastikan harga di tingkat peternak tidak anjlok di bawah biaya produksi.
- Penggunaan Instrumen Perlindungan Sah: Jika ada bukti kerugian serius akibat impor, mekanisme perdagangan internasional seperti trade remedies tetap tersedia sepanjang dijalankan secara tepat.
- Pengembangan Infrastruktur Rantai Dingin: Meningkatkan kapasitas cold storage nasional agar pasokan ayam beku domestik dapat dikelola lebih efisien tanpa tergantung pada produk impor.
Menjaga Keseimbangan Kebijakan
Kebijakan impor tidak harus dianggap tabu. Namun intervensi tersebut harus dibatasi pada kondisi yang benar-benar membutuhkan—misalnya ketika terjadi fluktuasi ekstrem atau gangguan pasokan yang nyata. Dalam kondisi surplus produksi seperti saat ini, menggunakan impor sebagai alat stabilisasi justru berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan melemahkan produksi nasional.
Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan perlindungan terhadap kapasitas dalam negerinya. Indonesia sudah membuktikan bahwa produksi ayam ras pedagingnya tidak hanya besar, tetapi juga berpotensi surplus jika dikelola dengan baik.
Impor CLQ bukan sekadar isu dagang semata, tetapi ujian bagi arah kebijakan pangan nasional. Apakah kita akan memilih solusi instan yang merugikan produsen lokal, atau kebijakan strategis yang memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat?
Di tengah tantangan global yang terus berubah—ketidakpastian rantai pasok, tekanan harga internasional, dan dinamika ekonomi domestik—memperkuat produksi nasional adalah langkah yang rasional dan berjiwa besar. Kebijakan impor harus diberikan batasan, dengan prioritas utama adalah keberpihakan pada produksi dan peternak dalam negeri.bella
