Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas langkah konkret yang telah diambil dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional. Pimpinan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai kebijakan yang diterapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak serta menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen.
“Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (1/7). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar upaya perbaikan tata kelola perunggasan dapat berjalan lebih optimal.
Yeka menyampaikan bahwa Ombudsman mengapresiasi ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas nasional. Menurutnya, pengaturan yang baik terhadap produksi unggas, termasuk pengendalian impor bahan pakan dan grand parent stock (GPS), akan memperkuat daya saing industri peternakan dalam negeri secara jangka panjang.
Tak hanya itu, Ombudsman juga mendorong pelaku industri besar, khususnya yang memiliki populasi ayam lebih dari 60.000 ekor per minggu, untuk memiliki atau menguasai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sendiri. “Ini penting untuk memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar agar harga tidak dikendalikan oleh pihak tertentu saja,” tegas Yeka.
Yeka turut menyoroti aspek lain di sektor peternakan, yakni harga produk seperti bibit sapi yang dijual melalui balai-balai milik Ditjen PKH. Ia menilai harga tersebut masih sangat terjangkau, sehingga memicu tingginya permintaan dari masyarakat. Untuk itu, Ombudsman mendorong evaluasi tarif guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menambah pemasukan bagi negara.
“Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” tambahnya. Menurut Yeka, pengelolaan yang transparan dan adil akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya peternak kecil dan menengah.
Menanggapi masukan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa sebagian besar saran dari Ombudsman telah dilaksanakan, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Ia memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan dan tata kelola peternakan nasional.
“Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan saran-saran serta tindakan korektif Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” ungkap Agung. Ia juga menekankan pentingnya monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh para peternak.
Agung menjelaskan bahwa penerapan harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp18.000 per kilogram yang disepakati bersama peternak telah membantu menjaga stabilitas harga ayam hidup di pasar. Ia menyebut kebijakan ini juga berperan dalam mengurangi dominasi perantara dalam rantai distribusi, sehingga keuntungan bisa lebih dirasakan oleh peternak itu sendiri. “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.
Ke depan, Kementan bersama Ombudsman berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperkuat tata kelola sektor peternakan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan industri peternakan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di seluruh Indonesia.shara
