Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Kementerian Pertanian memperkuat langkah perlindungan bagi peternak domba dan kambing rakyat di tengah dinamika pasar ternak. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap peredaran ternak ilegal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk peternak dalam negeri.
Penguatan kebijakan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia pada Senin (16/3). Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan rakyat.
Bagi peternak rakyat, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pemerintah berupaya memastikan harga di tingkat peternak tetap stabil, mengingat selama ini peredaran ternak ilegal kerap mengganggu keseimbangan pasar karena dijual dengan harga lebih rendah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pengawasan terhadap peredaran ternak ilegal terus diperkuat, terutama di wilayah perbatasan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi peternak lokal. “Komitmen Menteri Pertanian jelas, yaitu melindungi peternak lokal dari dampak masuknya ternak ilegal yang bisa menekan harga di tingkat peternak,” kata Agung.
Selain pengawasan, pemerintah juga mendorong pengembangan pasar sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah mempercepat harmonisasi persyaratan ekspor domba dan kambing ke Malaysia.
Langkah tersebut diharapkan mampu membuka peluang baru bagi peternak rakyat untuk memperluas pasar. Dengan akses pasar yang lebih luas, nilai jual ternak diharapkan meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah usulan agar pemotongan hewan dam haji dapat dilakukan di Indonesia sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi peternak. “Bayangkan kalau pemotongan dam bisa dilakukan di Indonesia, dampak ekonominya luar biasa. Peternak langsung merasakan manfaatnya,” ujar Agung.
Sekretaris Jenderal HPDKI, Ajat Sudarjat, menyatakan bahwa peternak dalam negeri pada dasarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Maka itu, ia menilai penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
“HPDKI mendukung penuh upaya pemerintah untuk menertibkan pemasukan ternak ilegal. Peternak dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga jika pasokan lokal cukup sebaiknya impor dihentikan agar harga di tingkat peternak tetap terjaga,” ungkap Ajat.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP HPDKI, Nuryanto, menambahkan bahwa pengawasan juga penting untuk menjaga kesehatan ternak nasional. Ia menilai ternak yang masuk tanpa prosedur resmi berpotensi membawa penyakit yang merugikan peternak. “Selain merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, hal ini juga merusak harga pasar yang selama ini dijaga oleh peternak lokal,” sebut Nuryanto.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi peternak rakyat. Penguatan kebijakan dan pengawasan di lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan pasar berjalan sesuai aturan.
Kombinasi antara pengawasan yang ketat dan pembukaan akses pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Kementerian Pertanian menilai sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi yang solid, sektor domba dan kambing diharapkan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.shara
