Kini industri peternakan menjadi atensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG, ketahanan dan swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Saat ini beberapa produk peternakan yang harganya mudah dijangkau dan menjadi menu andalan program MBG adalah daging ayam dan telur. Namun memungkinkan pula jika daging sapi bisa menjadi variasi menu program MBG selama sepekan sekali.
Setelah pemerintah menggulirkan anggaran 20 T untuk peternakan unggas, pemerintah juga berencana akan menggulirkan 4,8 T untuk peternakan sapi sebagai dukungan atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pasokan daging dan susu yang berkelanjutan. Strategi yang dibangun adalah pengembangan peternakan besar yang tersentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.
Maka itu Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT PII) mengadakan sarasehan dengan tema ““4,8 T Alokasi Anggaran Pemerintah di Sektor Peternakan Sapi, Mewujudkan Pasokan Daging dan Susu untuk Program MBG yang Berkelanjutan” di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/01).
Tentunya sarasehan yang menghadirkan para stakeholder peternakan ini menjadi sangat penting untuk membahas arah penggunaan anggaran tersebut, potensi dampaknya terhadap rantai pasok, kesejahteraan peternak rakyat, inovasi industri, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mitigasi berbagai risiko teknis dan pasar. Kali ini Sarasehan ini menghadirkan pemangku kepentingan kunci dari pemerintah pusat, pemerintah daerah luar Jawa, Industri swasta, organisasi peternak, dan pelaku inovasi digital, untuk memperoleh pandangan komprehensif dan rekomendasi strategis. Sementara untuk narasumber, dr Kementerian Pertanian, BUMN , asosiasi Industri susu, Asosiasi Koperasi Persusuan, serta KADIN Indonesia dr sektor pengusaha.
Kegiatan ini menurut Ketua BKT Peternakan PII, Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng bahwa bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dari rencana integrasi peternakan sapi berbasis anggaran 4,8 T. Lalu, mengurai tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan industri. Serta merumuskan rekomendasi yang membangun untuk kebijakan, investasi, dan penguatan kelembagaan peternak. “Kemudian, yang cukup penting mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan peternak,” ujarnya.
Kemudian pihaknya akan terus bersinergi dengan asosiasi peternakan – peternakan untuk mengawal setiap anggaran dari pemerintah agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan peternak. “Selain itu memastikan generasi muda kedepan mudah mendapatkan akses dalam mengonsumsi protein hewani. Karena, mereka merupakan generasi bangsa yang akan membangun Indonesia berikutnya,” ungkapnya.
Sementara Prof Rahmat Hidayat Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat mengemukakan dalam sambutannya saat ini industri peternakan diibaratkan dua kaki. Kaki pertama yang kokoh diantaranya ketimpangan populasi antara jumlah ternak dan masyarakat indonesia, produksi belum optimal, umur peternak umumnya sudah senior, tingkat pendidikan peternak masih rendah dan partisipasi kelembagaan masih rendah.
Sedangkan, salah satu kaki lagi, yaitu kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memacu permintaan produk peternakan. “Maka dengan kondisi ini tantangan sekaligus kesempatan untuk stakeholder peternakan,” jelasnya. ramdan
