Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menyatakan sikapnya terkait dukungan kepada pemerintah untuk membenahi dan memberantas tata niaga perunggasan yang merugikan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam surat yang dituliskan oleh Permindo kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
Dalam isi suratnya Permindo menyatakan dukungan terhadap langkah Mentan untuk membenahi tata kelola dan tata niaga perunggasan nasional, termasuk menindak berbagai praktik yang berpotensi merugikan peternak rakyat dan konsumen. Bagi PERMINDO, persoalan perunggasan Indonesia tidak boleh dilihat hanya dari angka harga ayam hidup (live bird) pada satu titik waktu. Persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana struktur industri, distribusi, pembentukan harga, penguasaan input produksi, kemitraan, dan distribusi margin bekerja dari hulu sampai hilir.
Dalam pernyataan mendasar, Permindo mengungkapkan bahwasanya ketika harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh bahkan berada di bawah biaya produksi, konsumen di pasar belum tentu memperoleh harga yang rendah secara proporsional. Kondisi ini perlu dijelaskan melalui pemeriksaan objektif terhadap seluruh rantai tata niaga.
Permindo tidak ingin langsung menuduh pihak tertentu. Namun negara perlu mampu menjawab: berapa harga di tingkat peternak, biaya transportasi, biaya penyembelihan, margin pedagang, distributor, harga RPHU (rumah potong hewan unggas), hingga harga yang dibayar konsumen. Jika seluruh mata rantai transparan, akan terlihat dengan jelas di mana nilai tambah terbentuk dan di mana margin terbesar berada. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar perdebatan mengenai harga, tetapi audit tata niaga secara menyeluruh.
Menurut Permindo, peternak tidak boleh menjadi penanggung risiko terbesar. Sebab peternak telah menanggung risiko biologis dan ekonomi sekaligus, yakni DOC (ayam umur sehari), pakan, listrik, tenaga kerja, obat dan vaksin, kandang, penyusutan asset, mortalitas, penyakit, cuaca, serta risiko harga saat panen. Biaya produksi relative dapat dihitung, tetapi harga jual sering kali tidak berada dalam kendali peternak. Ini adalah persoalan mendasar tang harus dibenahi. Peternak rakyat tidak meminta harga setinggi-tingginya, tetapi peternak membutuhkan harga yang wajar, terukur, transparan, dan memberikan ruang untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.
Permindo menyarankan pemerintah untuk membangun sistem informasi harga yang benar-benar menggambarkan kondisi lapangan. Harga harus dapat dilihat dari DOC → Pakan → Biaya Produksi → Harga Pokok Produksi → Harga Ayam Hidup → RPHU → Distributor → Pedagang → Konsumen. Dengan demikian pemerintah tidak hanya mengetahui bahwa harga ayam sedang naik atau turun, tetapi juga mengetahui mengapa harga tersebut terbentuk.
Permindo pun mengusulkan pembangunan peta tata niaga perunggasan nasional. Setiap mata rantai perlu dapat diketahui harga beli, biaya, nilai tambah, margin, volume perdagangan, dan harga jual berikutnya. Tujuannya bukan mematikan mekanisme pasar, melainkan memastikan pasar berjalan dengan informasi yang transparan dan persaingan yang sehat.
Akar Masalah
Permindo melihat perunggasan sebagai satu ekosistem: GPS → DOC → Pakan → Budidaya → Kemitraan → Ayam Hidup → RPHU → Distribusi → Pasar → Konsumen. Apabila salah satu mata rantai terlalu dominan, ketidakseimbangan dapat merambat ke seluruh sistem. Ketika input produksi meningkat tetapi peternak tidak mampu meneruskan kenaikan biaya tersebut ke harga jual, peternak menerima tekanan dari dua sisi.
Adapun jika ingin membangun peternakan rakyat yang mandiri, akses terhadap input produksi harus diperbaiki. Peternak membutuhkan DOC yang tersedia, terjangkau, berkualitas, dan terdistribusi secara adil. Demikian pula pakan dan bahan bakunya. Tidak mungkin membangun harga ayam yang sehat apabila struktur biaya produksinya sejak awal sudah tidak sehat.
Kemitraan Harus Menjadi Solusi
Permindo mengaku tidak antikemitraan. Kemitraan dapat membantu peternak memperoleh DOC, pakan, pendampingan teknis, akses pasar, dan pembiayaan. Namun kemitraan harus dibangun atas prinsip transparansi, keseimbangan risiko, keadilan kontrak, perlindungan aset peternak, dan pembagian manfaat yang wajar. Peternak rakyat harus diposisikan sebagai mitra usaha, bukan sekadar pelaksana produksi.
Di sisi lain, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang preventif, berbasis data, dan berkelanjutan. Ketika ada indikasi ketidakwajaran harga, pemerintah harus mampu segera mengetahui apa yang terjadi, siapa yang terdampak, di mana titik masalahnya, dan apa penyebabnya.
Penindakan Praktik Tata Niaga Tidak Sehat
Permindo menyatakan dukungannya apabila pemerintah menemukan adanya praktik yang melanggar hukum, manipulasi pasar, permainan distribusi, penguasaan pasar yang tidak sehat, atau praktik lain yang merugikan peternak dan konsumen, untuk ditindak sesuai ketentuan hukum.
Pemberantasan harus berdasarkan data, bukti, dan pemeriksaan yang objektif. Tidak boleh ada tuduhan tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh ada praktik yang merugikan rakyat dibiarkan karena lemahnya pengawasan.
Usulan Konkret Permindo
Permindo pun memberikan ulasannya, yaitu:
- Membangun sistem pemantauan harga dan margin dari hulu sampai hilir secara transparan.
- Menyusun peta tata niaga perunggasan nasional berbasis data produksi, populasi, DOC, pakan, biaya produksi, harga ayam hidup, distribusi, dan konsumsi.
- Memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan DOC agar peternak rakyat memperoleh akses yang adil.
- Membenahi struktur biaya pakan dan akses terhadap bahan baku pakan.
- Mengevaluasi pola kemitraan agar pembagian risiko, kontrak, harga, dan perlindungan aset peternak lebih berimbang.
- Membangun mekanisme harga ayam hidup yang transparan dan dapat diawasi berdasarkan kondisi regional dan biaya produksi.
- Memperkuat pengawasan terhadap mata rantai distribusi yang berpotensi menciptakan margin tidak wajar.
- Membuka ruang partisipasi asosiasi dan koperasi peternak rakyat dalam penyediaan data dan perumusan kebijakan.
Siap Menjadi Bagian Dari Solusi
Permindo menyatakan, tidak ingin hanya menyampaikan kritik, tetapi Permindo siap membantu pemerintah menghadirkan data lapangan dari peternak rakyat, karena kebijakan yang baik harus bertemu dengan realitas di kandang.
Permindo siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan Kementan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, RPHU, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun tata niaga perunggasan yang sehat.
Persoalan perunggasan Indonesia bukan persoalan satu kelompok melawan kelompok lain. Ini adalah persoalan bagaimana negara menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Peternak harus hidup. Pelaku usaha harus tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Pedagang harus memperoleh margin yang sehat. Industri harus berkembang, dan konsumen harus mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau.
Tidak boleh ada satu mata rantai yang hidup dengan cara mematikan mata rantai lainnya. Oleh karena itu, Permindo mendukung Mentan dan pemerintah untuk membenahi persoalan perunggasan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat harga ayam ketika sudah jatuh. Jangan hanya melihat harga konsumen ketika sudah mahal. Lihat seluruh rantainya.
GPS – DOC – Pakan – Peternak – Kemitraan – Ayam Hidup – RPHU – Distribusi – Pasar – KoNSUMEN. Bedah seluruh sistemnya. Buka datanya. Awasi marginnya. Perbaiki strukturnya. Tegakkan aturannya. Peternak rakyat tidak meminta keistimewaan. Peternak rakyat hanya meminta sistem yang adil agar dapat terus berproduksi, bertahan, dan menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum Permindo, Kusnan dan Sekretaris Jenderal Permindo, Heri Irawan.bella
