BOGOR (TROBOSLIVESTOCK.COM). Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) menilai kebijakan pemerintah terkait harga pangan perlu dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir, khususnya pada komoditas perunggasan.
Hal ini menyusul diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HAP, HET, dan harga SPHP, yang antara lain mencakup telur ayam dan daging ayam. Surat edaran tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi HPP, HAP dan HET serta membuka ruang pemberian sanksi administratif hingga proses pidana apabila ditemukan pelanggaran.
Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, mengatakan bahwa dari perspektif peternak rakyat terdapat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni perbedaan karakter perlindungan harga antara input produksi dan hasil produksi peternak.
“Kalau kita melihat kebijakan ini dari hulu sampai hilir, DOC broiler ditetapkan dengan angka yang jelas, yakni batas bawah Rp6.500 dan batas atas Rp7.000 per ekor di tingkat peternak. Sementara untuk daging ayam ras dicantumkan HAP produsen Rp25.000 per kilogram. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme perlindungan ketika harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh jauh di bawah biaya produksinya?” kata Kusnan.
Dalam lampiran Surat Edaran Nomor 457 Tahun 2026, DOC broiler memiliki batas bawah Rp6.500 dan batas atas Rp7.000 per ekor di tingkat peternak, sedangkan daging ayam ras tercantum sebesar Rp25.000/kg pada sisi produsen dan Rp40.000/kg pada sisi konsumen. Telur ayam ras tercantum Rp26.500/kg pada sisi produsen dan Rp30.000/kg pada sisi konsumen.
Menurut PERMINDO, persoalannya bukan pada adanya pengaturan DOC. Justru kepastian pada sisi breeding diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan tersebut juga berjalan secara efektif ketika DOC berubah menjadi ayam hidup dan menjadi sumber pendapatan utama peternak rakyat.
“Jangan sampai terjadi paradoks: DOC memiliki batas bawah dan batas atas, sementara ayam hidup yang merupakan hasil produksi peternak justru menghadapi volatilitas harga tanpa mekanisme perlindungan yang efektif ketika harga jatuh di bawah HAP maupun HPP,” ujarnya.
Bukan Mempertentangkan Breeding dan Peternak
“Breeding harus sehat, pembudidaya harus hidup, industri harus berkelanjutan, dan masyarakat tetap mendapatkan protein hewani dengan harga terjangkau. Yang kami persoalkan adalah keseimbangan distribusi risiko dalam rantai usaha,” katanya.
PERMINDO membedakan secara prinsip antara harga yang ditetapkan dengan instrumen batas bawah dan batas atas dengan harga acuan yang memerlukan mekanisme implementasi di lapangan.
“Jangan hanya berhenti pada angka regulasi. Ketika pemerintah menetapkan HAP, harus jelas siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melakukan intervensi, bagaimana mekanisme penyerapan dilakukan, dan apa yang terjadi ketika harga peternak jatuh di bawah HAP atau bahkan di bawah HPP,” kata Kusnan.
Sanksi Harus Berjalan Bersama Perlindungan
PERMINDO juga memberikan perhatian terhadap substansi Surat Edaran Nomor 457 Tahun 2026 yang memperkuat penegakan kepatuhan. Surat edaran tersebut memberikan ruang sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan, pencabutan perizinan, hingga penarikan pangan dari peredaran. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dapat diteruskan kepada penyidik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar.
“Penegakan aturan tentu kami dukung. Tetapi penegakan kepatuhan harus dilakukan secara adil dan proporsional terhadap seluruh mata rantai usaha, bukan hanya mudah diterapkan kepada pelaku yang paling kecil dan paling lemah,” tegas Kusnan.
Menurutnya, jangan sampai terjadi kondisi ketika peternak rakyat dengan populasi kecil sangat mudah menjadi sasaran pemeriksaan dan penindakan, sementara kepatuhan pelaku usaha besar di sepanjang rantai pasok tidak memperoleh pengawasan yang sama kuat.
“Jangan sampai pasalnya menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau pemerintah ingin membangun kepatuhan, maka seluruh pelaku usaha harus mendapatkan standar pengawasan yang sama, sesuai kewenangan dan perannya masing-masing,” ujarnya.
PERMINDO: Negara Harus Hadir Saat Harga Jatuh
PERMINDO menilai keberadaan HAP akan lebih bermakna apabila diikuti dengan mekanisme operasional yang mampu menjaga keseimbangan pasar.
Peternak rakyat, kata Kusnan, tidak hanya membutuhkan angka acuan. Mereka membutuhkan kepastian ketika harga jatuh, sementara biaya produksi tetap harus dibayar.
“Peternak tetap membeli DOC, pakan, obat dan vaksin, membayar tenaga kerja, listrik, air, kandang, serta biaya operasional lainnya. Biaya-biaya tersebut tidak ikut turun secara otomatis ketika harga ayam hidup jatuh,” katanya.
Karena itu, PERMINDO mendorong pemerintah memperjelas mekanisme pengawasan, intervensi, penyerapan, dan perlindungan terhadap peternak ketika harga ayam hidup berada di bawah HAP dan terutama ketika sudah berada di bawah biaya produksi atau HPP.
“Peternak tidak membutuhkan sekadar angka yang bagus di regulasi. Peternak membutuhkan kepastian bahwa ketika harga jatuh, negara hadir,” kata Kusnan.
PERMINDO berharap implementasi kebijakan harga pangan ke depan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem perunggasan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kebijakan harga di hulu memberikan kepastian kepada pemilik kapital besar, sementara risiko volatilitas harga di hilir justru dibebankan kepada peternak rakyat yang modalnya paling terbatas.”
PERMINDO mendorong satu prinsip sederhana: aturan harus memberikan kepastian kepada seluruh mata rantai—breeding terlindungi secara wajar, peternak memperoleh perlindungan ekonomi yang efektif, industri tetap berkelanjutan, dan konsumen memperoleh protein hewani dengan harga yang terjangkau. ramdan
PERMINDO | Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia
