Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Jeritan Peternak di Tengah Oligopoli: Menuntut Keadilan Ekonomi bagi Produsen Pangan Nasional” di UPN “Veteran” Jakarta pada Jumat (3/7). Diskusi yang menghadirkan elemen akademisi, praktisi peternak, dan mahasiswa ini membedah bagaimana rantai tata niaga perunggasan nasional.
Kusnan, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menuturkan realitas di lapangan bahwa krisis yang dialami peternak saat ini sudah mencapai titik nadir akibat over supply yang tidak terkendali. “Sektor pertanian, terutama peternakan sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ruang gerak peternak rakyat semakin tidak leluasa karena 80% industri kini telah dikuasai korporasi,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, kerugian yang harus ditanggung oleh peternak mencapai Rp 12.690 untuk setiap satu ekor ayam. “Jika peternak terus dibiarkan merugi dan akhirnya punah, maka pasar pangan kita hanya akan tersisa dikuasai oleh kekuatan oligopoly,” jelasnya. Ia menambahkan dominasi korporasi ini terjadi akibat praktik integrasi vertikal di mana perusahaan besar menguasai sektor hulu (pembibitan dan pakan) hingga sektor hilir (budidaya dan pemotongan).
Sementara Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), menawarkan solusi strategis untuk mendobrak sistem tersebut. Ia menyebutkan bahwa penderitaan peternak ini sudah berlangsung lebih dari 25 tahun.
“Kondisi ini harus diubah melalui kekuatan dan kolaborasi masyarakat perunggasan. Cara paling efisien untuk melawan dominasi integrator vertikal adalah melalui pembentukan sistem integrasi horizontal,” terang Prof. Muladno.
Ia memaparkan persyaratan integrator horizontal ini adalah para peternak harus bersatu dalam bentuk koperasi produsen ayam potong. Di sini, pemerintah daerah harus hadir menerbitkan regulasi yang menjamin keberlangsungan usaha mereka, sementara instansi pemerintah dilarang berbisnis secara langsung karena berpotensi menjadi competitor.
Melihat kompleksitas masalah yang membentang dari hulu hingga hilir, Wakil Ketua BEM UPN “Veteran” Jakarta 2026, Jodhy Farrel Budiman, dengan tegas menyoroti absennya peran negara dalam memberikan keadilan bagi produsen pangan berskala kecil. Dia menilai bahwa kehancuran harga jual ayam hidup (livebird) di tingkat peternak yang berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) bukanlah sekadar kegagalan mekanisme pasar, melainkan dampak dari pembiaran struktural.
“BEM UPNVJ berkomitmen untuk terus mengawal isu ini menjadi agenda advokasi prioritas mahasiswa di tingkat nasional. Perjuangan membela peternak rakyat tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat disiplin keilmuan akademik,” jelasnya. Ramdan
