Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Isu pemanasan global (global warming) yang kini tengah melanda dunia, menjadi atensi berbagai negara. Sebab dampaknya bisa memicu krisis iklim ekstrem, mencairnya es kutub, serta kenaikan permukaan laut. Alhasil, ketahanan pangan, kesehatan manusia hingga keanekaragaman hayati dapat terancam.
Salah satu subsektor yang berkontribusi dalam menghasilkan gas rumah kaca (GRK) penyebab global warming adalah peternakan. Hal ini dikupas secara tuntas dalam Wasbinar Nasional Series #12 dengan topik “Praktik Sistem Budidaya Peternakan Berkelanjutan” secara hibrida pada Kamis (29/1). Ketua Kelompok Pengelolaan SDGH, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian (Kementan), Sesilia Esti Sariasih, membuka acara ini.
“Praktik sistem budidaya peternakan berkelanjutan menjadi salah satu aktivitas produksi pangan asal hewan startegis yang menyeimbangkan pencapaian ketahanan pangan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan peternak. Dalam konteks inilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, menekankan bahwa praktik sistem budidaya peternakan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,” urai dia mewakili Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada.
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan National Determine Contribution atau komitmen nasional setiap negara untuk aksi iklim di bawah Perjanjian Paris, lanjutnya, subsektor peternakan ditetapkan sebagai subsektor prioritas dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 31,89 % sampai dengan 43,2 % pada 2030.
Menurutnya, subsektor peternakan berkontribusi terhadap emisi GRK sebesar 14-15 % dari total emisi GRK terutama melalui emisi metan (CH4) dan dinitrogen oksida (N2O) yang berasal dari fermentasi enterik ternak ruminansia, pengelolaan kotoran ternak serta penggunaan input produksi dan energi dalam rantai usaha budidaya peternakan. “Dalam perhitungan emisi GRK, subsektor peternakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), merupakan hasil perhitungan melalui aplikasi Sains Smart dan metodologi yang mengacu pada penggunaan tier 2 IGCC (Inter Governmental Panel on Climate Change) Deadlines 2026,” ucap Sesilia.
Ia menilai, peran strategis Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan produksi diawasi secara profesional dan berkelanjutan, yang nantinya sejalan dengan proforma produksi yang baik, efisiensi pakan yang tinggi, tingkat mortalitas yang rendah, serta kesehatan ternak yang optimal. Dengan kata lain, pengawasan bukan hanya soal kualitas produksi, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim di subsektor peternakan.
Penyampaian materi dilanjutkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Ignasius IK serta Organisasi Riset Energi dan Manufaktur di Pusat Penelitian Sistem Industri dan Manufaktur Berjelanjutan BRIN, Bambang Haryanto.bella
