Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Sektor perunggasan nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai penyedia protein hewani utama bagi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Di tengah tantangan ketidakpastian harga pasar dan dominasi rantai pasok global, sektor perunggasan nasional bersiap melakukan transformasi besar.
Diungkapkan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio dalam merespons dinamika tantangan industri nasional dan internasional, KPUN mengadakan sebuah forum strategis lintas sektoral yang digelar sebagai bagian rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan di Agrimat & Agrilivestock Asia 2026.
“Pertemuan ini menjadi sangat vital seiring dengan rencana strategis dan komitmen kuat dari pemerintah dalam membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Kita ketahui bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian dikabarkan telah mengalokasikan pendanaan masif sebesar Rp 20 triliun untuk itu,” jelasnya dalam seminar yang mengusung tema “Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi” di Seminar Room 1 (Hall 5), Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta pada Jumat (8/5).
Sambungnya upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk melindungi peternak lokal dan menstabilkan biaya produksi. Saat ini, pemerintah juga merencanakan pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) yaitu salah satu komponen utama pakan ternak dari pihak swasta kembali kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Alvino menuturkan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret atas isu strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Keberlangsungan usaha peternak rakyat terus dibayangi oleh ketidakpastian harga pasar yang fluktuatif serta dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. “Kondisi struktural ini menuntut adanya transformasi nyata melalui kebijakan hilirisasi agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan komoditas telur dan ayam hidup yang berisiko tinggi,” paparnya.
Dia pun menyoroti bahwa peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) Melalui BUMN pangan seperti rumah potong hewan unggas dan fasilitas penyimpanan dingin dan mampu menyerap hasil ternak secara stabil.
Selain itu, Alvino menjelaskan bahwa KPUN sebagai penyelenggara kegiatan seminar bertujuan untuk (1). Merumuskan regulasi yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga ke hilir secara terintegrasi, (2). Merumuskan strategi integrasi dari budidaya hingga pengolahan pascapanen yang berpihak pada keberlangsungan usaha peternak rakyat, Integrasi secara Horizonthal (3). Menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan untuk menjaga stabilitas harga telur dan ayam nasional, (4). Menyambungkan akses pendanaan dan investasi strategis untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) serta sarana rantai dingin, berkolaborasi dengan PPLI. (5). Menciptakan ekosistem pasar yang memungkinkan peternak rakyat mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui produk olahan telur dan ayam, (6). Menjalin kolaborasi konkret untuk menyejahterakan pelaku usaha perunggasan antara asosiasi peternak, praktisi, lembaga keuangan, dan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Alvino mengemukakan bahwa, hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. “Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tuturnya.
Dia berharap alokasi dana Rp 20 triliun difokuskan untuk memperkuat hilirisasi, yaitu penyediaan infrastruktur pascapanen baik berupa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) maupun penyediaan cold storage di sentra-sentra peternakan rakyat, serta penyerapan daging ayam dan telor untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Selain itu terkait kebijakan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) pemerintah perlu melakukan koordinasi yang erat dengan asosisasi peternak serta pelaku usaha dan peternak, termasuk peternak mandiri terkait untuk memetakan kebutuhan serta menjaga kelancaran pasokan dan tidak menimbulkan gejolak. “Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkas Alvino. ramdan
