Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Menanggapi konferensi pers Kementerian Pertanian bersama perwakilan peternak ayam petelur, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi peternak rakyat yang saat ini menghadapi tekanan usaha akibat ketidakseimbangan pasar.
Namun demikian, menurut Ketua Umum Permindo, Kusnan bahwa persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya terjadi pada sektor petelur, tetapi juga sangat dirasakan oleh peternak ayam pedaging (broiler) yang saat ini mengalami tekanan harga live bird(ayam hidup) jauh di bawah biaya pokok produksi.
“Permindo berharap Kementerian Pertanian juga membuka ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak broiler rakyat, sehingga kondisi riil yang terjadi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Menteri Pertanian dan menjadi bagian dari perumusan solusi nasional sektor perunggasan,” paparnya.
Menurut Kusnan, persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak bukan semata-mata masalah produksi, melainkan bagaimana memperbesar dan memperluas pasar untuk menyerap produksi ayam dan telur nasional yang telah melimpah. Karena itu, selain Kementerian Pertanian, Permindo juga berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BULOG, serta BUMN Pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat.
Permindo mengusulkan beberapa langkah strategis sebagai berikut yaitu, pertama, perluasan akses produk unggas di ritel modern nasional. Pemerintah perlu mendorong ketersediaan ayam karkas segar, ayam beku, dan telur di seluruh jaringan ritel modern nasional seperti minimarket, supermarket, hypermarket, dan gerai pangan modern lainnya. Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap protein hewani, konsumsi nasional dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat.
Kedua, program penyerapan berkelanjutan melalui BULOG dan BUMN Pangan. Pemerintah perlu membangun mekanisme penyerapan ayam dan telur secara berkelanjutan melalui BULOG atau BUMN Pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar.Sebagaimana pemerintah melakukan penyerapan gabah dan beras untuk menjaga kesejahteraan petani, mekanisme serupa perlu dipertimbangkan untuk protein hewani rakyat ketika terjadi kelebihan pasokan dan harga jatuh di tingkat peternak.
Ketiga, integrasi produk unggas ke program pemerintah. Produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan secara lebih luas ke dalam berbagai program pemerintah, misalnya: program Makan Bergizi Gratis (MBG), program penanganan stunting,bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah kebutuhan pesantren, sekolah, rumah sakit, asrama, tni, polri, dan institusi negara lainnya. Langkah ini tidak hanya membantu peternak tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Keempat, penguatan distribusi antarwilayah dan antar pulau. Pemerintah perlu memperkuat distribusi dari daerah surplus menuju daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan melaluidukungan logistik nasional, Pengembangan rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional dan penguatan distribusi antarpulau. Dengan distribusi yang lebih merata, disparitas harga antarwilayah dapat dikurangi sekaligus meningkatkan serapan produksi peternak.
Kelima, penyusunan peta produksi dan kebutuhan nasional. Pemerintah perlu menyusun peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat sebagai dasar pengembangan investasi peternakan. Saat ini sekitar 70 % populasi ayam pedaging dan ayam petelur nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga sering memicu tekanan harga akibat kelebihan pasokan.
Ke depan, investasi peternakan baru perlu diarahkan ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa yang masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi dan kebutuhan protein hewani yang tinggi.
Terakhir, pembentukan cadangan protein hewani nasional. Sebagaimana pemerintah memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sudah saatnya Indonesia memiliki mekanisme Cadangan Protein Hewani Nasional berbasis ayam dan telur. Saat terjadi surplus produksi dilakukan penyerapan, dan ketika terjadi kekurangan pasokan atau kondisi darurat pangan stok tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat.
Kemudian, Program Nasional “Ayam Rakyat Lawan Stunting”. Permindo siap mendukung program penyaluran ayam rakyat kepada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan kelompok rentan gizi. Berdasarkan data komposisi pangan, satu ekor broilerrata-rata mengandung sekitar 160 gram protein, yang cukup memenuhi kebutuhan protein hewani seorang anak selama kurang lebih 7 hari.
“Program ini menjadi solusi nyata yang mempertemukan kepentingan peternak rakyat dengan agenda perbaikan gizi nasional.Permindo meyakini bahwa apabila pemerintah mampu membangun sistem pasar, distribusi, dan penyerapan yang kuat, maka harga ayam dan telur akan terbentuk secara lebih sehat tanpa harus selalu bergantung pada kebijakan pengurangan produksi,” jabarnya.
Ditambahkan Heri Irawan, Sekjen Permindo kondisi usaha peternak broiler berada dalam tekanan yang sangat berat. Sepanjang 2026 terjadi kenaikan harga pakan secara akumulatif sekitar Rp 800 per kilogram, sementara harga pakan saat ini berada pada kisaran Rp 8.800 – 9.400 per kilogram (loco pabrik). Di sisi lain, harga DOC (ayam umur sehari) final stock untuk panen saat ini masih berada pada kisaran Rp 5.000 – 6.000 per ekor sehingga semakin meningkatkan biaya produksi peternak. “Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, Harga Pokok Produksi (HPP) broiler saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 21.000 – 22.000 per kilogram,” ujarnya.
Sedangkan, sambungnya, kondisi pasar menunjukkan kenyataan yang berbeda. Harga LB di wilayah Jabodetabek dan Banten masih berada pada kisaran Rp 15.000 – 16.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi peternak. Artinya, peternak rakyat saat ini menanggung kerugian sekitar Rp 5.000 – 7.000 per kilogram atau sekitar Rp 10.000 – 14.000 per ekor ayam panen berbobot 2 kilogram. “Kondisi ini tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang karena akan menggerus modal kerja peternak rakyat dan berpotensi menyebabkan banyak usaha budidaya berhenti beroperasi,” cetus Herry.
Ia mengatakan bahwa kebijakan perunggasan nasional ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada produksi. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan pasar baru, memperluas konsumsi, memperkuat distribusi, dan memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap dengan baik.
Dengan demikian peternak memperoleh harga yang layak.Masyarakat mendapatkan protein hewani dengan harga terjangkau. Program gizi nasional semakin efektif serta ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Permindo menegaskan bahwa peternak rakyat tidak meminta subsidi ataupun bantuan langsung. Peternak tidak meminta subsidi. Peternak meminta pasar diperbesar, distribusi diperbaiki, dan hasil produksi rakyat diserap secara adil,” terangnya.
Lanjutnya, permasalahan unggas nasional saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. “Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000 – 22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp 15.000 – 16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian,” pungkasnya. ramdan
