Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Industri perunggasan nasional memasuki tahun 2026 dalam situasi yang penuh tekanan. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, pelaku usaha di lapangan justru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Kondisi riil menunjukkan bahwa peternak, terutama peternak rakyat, dibebani biaya produksi yang tinggi di tengah permintaan pasar yang belum pulih. Implementasi sejumlah kebijakan pengendalian hulu-hilir juga dinilai belum berjalan efektif, sehingga belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi pelaku usaha di sektor ini.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, menilai masuknya BUMN Berdikari sebagai agen tunggal impor soybean meal (SBM) belum memberikan dampak signifikan terhadap harga pakan di tingkat peternak. Kebijakan tersebut sebelumnya diharapkan dapat menata tata niaga bahan baku pakan sekaligus menekan disparitas harga.
Namun hingga kini, menurut Kusnan, pasokan SBM belum sepenuhnya lancar dan mekanisme distribusinya belum matang. Ia menyebut harga pakan di kandang peternak belum menunjukkan penurunan berarti. “Akibatnya, biaya produksi unggas tetap tinggi, sementara margin usaha peternak semakin tergerus,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi permintaan produk unggas pada 2026 juga dinilai masih lemah. Daya beli masyarakat disebut belum pulih sepenuhnya, sehingga konsumsi protein hewani belum tumbuh optimal.
Situasi ini membuat pasar belum mampu menyerap produksi secara ideal. Ketimpangan antara suplai dan permintaan tersebut menciptakan tekanan ganda bagi peternak, karena mereka harus menanggung biaya produksi tinggi tanpa diimbangi harga jual yang sepadan di pasar.
Tekanan semakin berat ketika harga day old chick (DOC) di tingkat peternak kerap berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini menunjukkan mekanisme pengendalian harga di sektor hulu belum berjalan efektif.
Peternak terpaksa membeli input produksi dengan harga tinggi, sementara harga ayam hidup atau live bird (LB) di hilir sering tidak mencerminkan struktur biaya produksi. Keadaan tersebut memperlebar ketimpangan struktural yang merugikan peternak rakyat.
Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, juga menyoroti implementasi kebijakan Perbadan DOC dan (LB) yang mulai berlaku sejak Januari 2026. Di lapangan, ia mengungkapkan masih banyak ditemukan harga DOC dan LB berada di bawah harga acuan, terutama ketika terjadi oversupply akibat lemahnya permintaan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun instrumen kebijakan telah tersedia, pengawasan dan penegakan di lapangan belum optimal. Heri mengingatkan, tanpa intervensi yang konsisten, harga acuan dikhawatirkan hanya menjadi aturan di atas kertas.
Menurut PERMINDO, ketidakseimbangan supply dan demandpada 2026 menjadi tantangan utama industri unggas nasional. Produksi unggas cenderung stabil bahkan meningkat, sementara pertumbuhan konsumsi tidak bergerak seiring.
Ketimpangan ini memicu fluktuasi harga yang tajam dan melemahkan posisi tawar peternak rakyat. Jika tidak diatasi, situasi tersebut berpotensi menciptakan siklus kerugian yang berulang setiap tahun.
Dalam konteks tersebut, Heri Irawan menilai penguatan tata kelola industri unggas dari hulu hingga hilir menjadi agenda mendesak. Penataan tata niaga SBM oleh BUMN Berdikari, tegasnya, harus benar-benar berdampak pada penurunan biaya pakan di tingkat peternak.
Selain itu, pengaturan DOC dan LB perlu ditegakkan secara konsisten agar harga acuan menjadi realitas di lapangan, bukan sekadar regulasi. Di sisi hilir, penguatan permintaan melalui program pemerintah, diversifikasi produk unggas, serta perluasan pasar dinilai penting untuk menyerap produksi peternak rakyat secara berkelanjutan.
“Peternak rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung beban penyesuaian sistem. Tanpa keberpihakan nyata dan ekosistem yang adil, stabilitas industri unggas nasional akan rapuh,” ujar Heri. Ia menambahkan, jika peternak rakyat diperkuat, seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir akan lebih kokoh menghadapi tantangan 2026 dan seterusnya.shara
