Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) memberikan sikap terhadap ketidakpastian kebijakan pakan. Seperti yang diterima redaksi TROBOS Livestock pada (14/01) bahwa Permindo memandang industri perunggasan nasional saat ini memasuki fase ketidakpastianya baru yang berpotensi berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha peternak rakyat, UMKM, dan mandiri, khususnya akibat kebijakan impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) yang dialihkan secara penuh kepada BUMN tanpa masa transisi yang memadai.
PERMINDO memahami bahwa tujuan kebijakan pemerintah bersifat mulia, yakni menjaga stabilitas pasokan pakan, melindungi peternak kecil, mencegah dominasi swasta, serta menjamin keberlanjutan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, cara dan kesiapan implementasi kebijakan menjadi faktor kunci agar tujuan tersebut tidak justru berbalik merugikan sektor hulu hingga hilir.
Catatan Kritis PERMINDO
1. Bungkil kedelai menyumbang ±21% formulasi pakan, sementara biaya pakan mencapai ±70% dari total biaya produksi unggas. Setiap gangguan pasokan atau kenaikan harga SBM langsung menaikkan HPP peternak.
2. Penugasan tunggal impor SBM kepada BUMN tanpa kesiapan infrastruktur, distribusi, dan pendanaan yang memadai berisiko menimbulkan kelangkaan, kenaikan harga, dan rente ekonomi baru akibat bertambahnya mata rantai distribusi.
3. Peternak rakyat paling rentan terdampak, karena tidak memiliki daya tawar, stok, maupun kemampuan lindung nilai terhadap fluktuasi bahan baku pakan.
4. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penugasan BUMN tanpa sistem audit dan pelacakan yang transparan berpotensi gagal mencapai sasaran perlindungan peternak kecil.
Sikap dan Arah PERMINDO
PERMINDO tidak memusuhi kebijakan negara, namun mendorong perbaikan tata kelola dan mitigasi risiko agar industri perunggasan tetap berdaya saing dan inklusif.
PERMINDO mendorong:
1. Evaluasi dan masa transisi kebijakan impor SBM, termasuk opsi keterlibatan terbatas swasta dengan pengawasan negara.
2. Sistem distribusi pakan yang transparan, auditable, dan berpihak pada peternak rakyat, bukan sekadar pemindahan rente.
3. Peran negara yang kuat namun profesional pada sektor strategis (pakan & pembibitan), dengan prinsip efisiensi dan keterlacakan.
4. Skema khusus perlindungan peternak rakyat, melalui koperasi, pembiayaan murah, dan akses langsung bahan baku pakan.
5. Kolaborasi lintas pelaku (pemerintah, BUMN, asosiasi, integrator, koperasi peternak) agar beban penyesuaian tidak hanya dipikul peternak kecil.
Penutup
Industri perunggasan adalah pilar pangan nasional, penyerap tenaga kerja, dan sumber protein rakyat Kebijakan yang baik harus memastikan efisiensi meningkat tanpa memutus mata pencaharian peternak rakyat.
PERMINDO siap berkolaborasi secara konstruktif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa peternak rakyat tidak tersingkir, tetapi tumbuh dan menjadi bagian utuh dari ekosistem industri unggas nasional. ramdan
