Bogor (TROBOSLIVESTOCK.COM). Pada akhir Desember 2025 lalu, pemerintah Republik Indonesia memutuskan pengalihan impor bahan pakan ternak berupa soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai (BKK), dari swasta ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Berdikari (Persero). Kewenangan pengalihan impor ini dilaporkan akan berjalan selama tiga bulan. Peternak pun menuntut ketersediaan dan keterjangkauan harga SBM dapat terjaga di masa transisi ini.
Di sisi lain, peneliti-peneliti di Indonesia tengah berjuang untuk mengembangkan substitusi dari SBM dari bahan pakan lokal, seperti BIS (bungkil inti sawit), kacang koro hingga BSF (black soldier fly) atau maggot. Hal ini mengemuka dalam seminar daring (dalam jaringan) The 57th IPB Strategic Talk dengan topik “Transisi Tata Kelola Impor Bungkil Kedelai 2026: Implikasi dan Strategi Adaptasi” melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (15/1).
Dalam sambutannya, Direktur Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University, Prof Anuraga Jayanegara, mengemukakan bahwa SBM merupakan salah satu ingredients atau bahan pakan bagi industri peternakan, khususnya unggas. “Sejauh ini masih tidak mudah untuk menggantikannya. Karena posisinya yang strategis, sudah ada upaya untuk mensubstitusi dan mengembangkan bahan pakan lokal, seperti kacang koro, BIS dan lain-lain. Namun sampai saat ini, SBM masih menjadi primadona untuk sumber protein. Keberadaan atau ketersediaan SBM dengan kuantitas yang memenuhi serta harga yang stabil, menjadi kunci di industri peternakan nasional,” ia mengutarakan.
Lebih lanjut, Kepala Pusat Studi Hewan Tropika (Centras) IPB University, Prof Nahrowi Ramli, menjelaskan bahwasanya pergeseran harga pakan itu akan memengaruhi formlulasi, sebab basis formulais pakan di Indonesia telah terintegrasi antara kebutuhan dan harga. Pada saat harga jagung tinggi seperti sekarang (Rp 7.000 per kg), banyak pabrik pakan yang menurunkan pemakaian jagung. Sebelumnya, formulator menggunakan jagung sebanyak 50 %, maka para nutrisionis pun mencari cara supaya kebutuhan nutrien ternak tercukupi, tetapi harga ransum cukup murah. Akhirnya penggunaan jagung bergeser menjadi 40 %.
“Apabila harga jagung terus naik, maka sebagai ganti sumber energi yang sepadan dengan jagung di Indonesia itu belum apple to apple. Saya khawatir impor gandum akan terus-menerus berlangsung. Sekarang posisi kita dengan jagung itu berupaya untuk swasembada, tetapi tidak diikuti dengan harga yang bersahabat untuk para peternak. Mudah-mudahan pemerintah segera menyeimbangkan harga jagung, supaya peternak dan petani untung,” harapnya.
Nahrowi pun menggarisbawahi, bahan pakan lokal Indonesia mayoritas adalah sumber energi. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki sumber protein yang berkualitas. Ia pun diberi tugas untuk mencari alternatif bungkil kedelai. Bungkil kedelai sendiri Indonesia masih impor 100 %.
“Kalau saya diminta oleh pengusaha untuk membuat formulasi ransum unggas atau ikan tanpa SBM, saya mengatakan sangat susah. Bisa, tetapi harganya tidak bisa bersaing. Persaingan kita itu dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Mereka sama-sama mengimpor SBM, DDGS, CGM, MBM, namun kalau sama tetapi kita lebih mahal, itu akan menjadi pertanyaan. Kalau bisa kita lebih murah. Kita bukan price maker tetapi price taker,” tekan dia.
Ia melaporkan, tren harga dalam 10 tahun terakhir naik. Kalau harga protein hewani tidak ikut naik, ia yakin bahwa yang mengonsumsi protein hewani akan menjadi sedikit. Sumber protein itu menentukan biaya, apalagi pakan sumber protein di Indonesia itu lebih dari 50 % impor.
Dampak Pengalihan Impor SBM
Nahrowi menilai, kebijakan pengalihan impor SBM dari swasta ke BUMN, tentu ada yang positif dan negatif. Kalau harga SBM meningkat, karena ini di hulu, pasti akan memengaruhi hilirnya. Naik 10 % saja maka di hilirnya, biaya ayam, akan naik 2-3 %. Harga pakan juga akan naik.
Menurutnya, harga yang ditentukan feedmill memang sangat ditentkan oleh bahan pakan yang diterima. “Kalau harga pakan naik, dari industri pakan biasanya sulit untuk turun lagi. Sebab bahan pakan itu basisnya ada yang impor, sehingga tergantung pada harga impornya. Distorsi kecil di hulu pakan selalu teramplifikasi di hilir pangan, karena sifat biologis produksi unggas yang tidak fleksibel. Oleh karenanya, sistem protein pakan harus kita bangun, supaya dampaknya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Alternatif SBM
Nahrowi menilai, bahwa SBM merupakan sumber protein nabati terbaik (44-48 %). Kemudian untuk BIS, hampir 50 %-nya karena bukan protein, seratnya berbeda dengan SBM. Adapun kopra, leguminosa dan lain-lain, biasanya dipakai untuk sumber protein ruminansia. Pada unggas bisa, tetapi penggunaannya harus di bawah 5 %, sebab ada antinutrisinya.
“Kami sedang merevitalisasi bahan pakan lokal, di mana kami bermimpi menggantikan formula berbasis jagung dan kedelai menjadi BIS dan kacang koro. Untuk BIS kita bisa pakai sumber proteinnya sedikit. Kita juga ingin mengembangkan maggot dan indigofera,” sebut dia.
Baginya, untuk sumber protein seperti kacang koro dan maggot masih harus diperbanyak. Roadmap-nya, kualitas kacang koro itu kita scale-up, begitu juga produksinya dan akan dicoba di replanting sawit. Sedangkan maggot, berkaitan dengan ketersediaan dan harga. Sampai saat ini, sumber protein hewai di Indonesia menggunakan tepung daging dan tulang yang diterima pabrik seharga Rp 10.500 per kg dengan protein 45 %. Untuk maggot, dihargai Rp 20.000 – Rp 30.000 per kg. Ini perlu ada model bisnisnya.
Stabilisasi Harga SBM
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Prof Dedi Budiman Hakim, menerangkan bahwa harga SBM yang naik turun, risikonya sangat bedampak negatif terhadap harga, produsen peternakan, dan konsumen. Masalah ekonomi, employment, dan inflasi merupakan dampak panjang atas data yang sangat fluktuatif tersebut.
“Dengan harga SBM yang tidak stabil, sebagai negara pengimpor akan terkena dampak dengan adanya volatilitas ini. Saya menyadari kenapa pemerintah berusaha untuk mengalihkan impornya, yaitu untuk menstabilkan harga. Karena harga SBM yang sangat volatil ini, maka harus ada intervensi dari pemerintah,” bubuhnya.
Menurut Budi, pengadaan SBM akan terkait dengan lembaga-lembaga lainnya. Pertama, PT Berdikari mengimpor kedelai dan bungkil kedelai yang tentunya harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Kedua adalah Kementerian Pertanian, bagaimana kepastian informasi wilayah ternaknya, berapa dan di mana, itu harus detail karena itu sebagai patokan.
Ketiga, ia melanjutkan, Kementerian Perindustrian, bagaimana industri pengolahan pakan melakukan efisiensi, kapasitas dan lain-lain. “Kemudian Kementerian Keuangan, penting untuk mengenakan tarif impornya. Kalau impornya dikenakan tarif, harga akan naik juga. Mudah-mudahan kalau viskalnya tidak menjadi acuan, Purbaya (Menkeu) akan memebri izin kepada PT Berdikari untuk melakukan impor misalnya denga tarif sekian. Pengadaan kebijakan strategis naisonal juga harus mengetuk pintu lembaga legislative,” urai Budi.bella
