Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Focus Group Discussion(FGD) bertajuk Outlook Daya Saing Peternakan 2026 pada Selasa (25/11) di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema ‘Memperkuat Fondasi Daya Saing Peternakan Nasional Menghadapi Tantangan Global 2026’, dan dihadiri sekitar 70–80 peserta dari kementerian, lembaga teknis, akademisi, pelaku usaha, asosiasi, hingga media nasional. Tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan kebijakan, menganalisis tantangan industri, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong daya saing peternakan nasional.
Acara ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk mengkaji kondisi sektor peternakan yang berperan penting dalam ketahanan pangan, penyediaan protein hewani, serta penyerapan tenaga kerja. Forum ini secara khusus membahas empat komoditas utama: sapi pedaging, sapi perah, ayam pedaging, dan ayam petelur yang saat ini menghadapi tantangan struktural seperti volatilitas harga, ketergantungan impor bahan baku, penyakit hewan, dan ketimpangan rantai pasok. Selain tantangan tersebut, peluang peningkatan daya saing dinilai terbuka lebar melalui industrialisasi peternakan, digitalisasi, precision farming, dan pemanfaatan bahan baku pakan lokal.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan munculnya rekomendasi kebijakan, peta jalan pengembangan peternakan nasional, serta poin aksi prioritas yang implementatif. FGD ini juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan lembaga pembiayaan dalam mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi nasional, serta memperkuat keberlanjutan industri peternakan. Hasil forum ini akan menjadi masukan strategis dalam penyusunan arah kebijakan sektor pangan memasuki 2026.

Dalam sambutannya, Widiastuti, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa tantangan sektor peternakan tahun ini cukup kompleks, mulai dari isu penyakit, produktivitas sapi perah, hingga persoalan regenerasi pelaku usaha. “Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari refleksi dan konsolidasi agar sektor ini lebih kuat menghadapi tahun depan,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan fluktuasi harga, investasi yang stagnan, serta minimnya minat generasi muda terhadap peternakan masih menjadi hambatan. Namun, digitalisasi dan teknologi, menurutnya, dapat membuka peluang besar bagi model bisnis peternakan masa depan yang lebih efisien dan menarik. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengonsolidasikan lintas kementerian di bawah Kemenko Pangan untuk memperkuat koordinasi.
“Ke depan, kita tak hanya bicara pengembangan produksi, tetapi transformasi total. Mulai dari farm management, pakan lokal, logistik, hingga pembiayaan,” tegasnya. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar inovasi dan rekomendasi kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterapkan dan dirasakan dampaknya oleh peternak.

Dalam sesi berikutnya, Susilawati, Direktur Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyampaikan arah kebijakan nasional terkait swasembada protein hewani dan penguatan produksi sapi perah dan daging kelolaan dalam negeri. Ia mengatakan bahwa kebutuhan protein hewani meningkat mengikuti prioritas program nasional dan perubahan pola konsumsi masyarakat. “Gap antara permintaan dan produksi masih besar, dan ini harus kita jawab melalui strategi jangka panjang,” ujarnya.
Susilawati menjelaskan bahwa saat ini produksi ternak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum merata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah program prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk peningkatan kapasitas pembibitan unggas dan sapi, penguatan pengendalian penyakit, serta peningkatan akses logistik pangan antarwilayah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan akademisi.
Ia juga memaparkan bahwa pemerintah telah membuka peluang proyek strategis nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunan sektor peternakan, termasuk pilot project pengembangan Sapi Merah Putih dan kerja sama dengan sektor swasta. “PSN ini bukan hanya proyek, tetapi platform kolaborasi agar swasta dan pemerintah bergerak sejalan,” katanya.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Prof. Nahrowi, Guru Besar IPB University, yang fokus pada tantangan bibit dan pakan. Ia menilai hambatan terbesar sektor ini bukan hanya produksi, tetapi sistem budidaya yang belum efisien. “Kalau sistem intensif dipaksakan tanpa efisiensi biaya, peternak justru merugi meskipun ternaknya beranak,” jelasnya.
Prof. Nahrowi menggarisbawahi pentingnya model integrasi peternakan dengan perkebunan dan optimalisasi bahan pakan lokal untuk mengurangi biaya produksi. Ia memberi contoh bagaimana logistik pakan masih mahal. “Kadang lebih murah impor tepung tulang daripada mendistribusikan pakan dari Kalimantan ke Jawa,” sambungnya.
Ia memberi pesan bahwa Indonesia memiliki modal besar seperti kebun sawit, teknologi, dan pasar. “Saatnya bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari kemandirian menuju daya saing global,” tegasnya.
Berlanjut ke pemaparan Tri Melasari, Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menjelaskan peningkatan konsumsi protein hewani dan peluang pertumbuhan industri pakan. Ia menyampaikan bahwa komponen pakan berkontribusi lebih dari 70 % biaya produksi ayam pedaging sehingga stabilitas harga bahan baku seperti jagung sangat krusial.
Mela menilai tren konsumsi unggas semakin meningkat seiring program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis yang akan menambah kebutuhan telur dan daging ayam. Produksi pakan nasional juga terus tumbuh, dan lebih dari 97 % pakan industri masih didominasi segmen unggas. Ia menekankan pentingnya inovasi pakan lokal dan diversifikasi bahan baku agar industri lebih kompetitif.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset sangat diperlukan untuk memperkuat bahan baku domestik dan mengurangi ketergantungan impor. “Indonesia tidak kekurangan sumber bahan baku, yang kurang adalah pengolahan, hilirisasi, dan sistem logistik yang efektif,” imbuhnya.
Sementara itu, Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), memaparkan kondisi ketersediaan pangan unggas nasional dan kesiapan menghadapi peningkatan kebutuhan karena program makan bergizi gratis. Ia menyebut bahwa secara nasional produksi ayam dan telur surplus, tetapi distribusi antarwilayah masih timpang.
Ia menegaskan perlunya penguatan regulasi harga agar tidak terjadi ketimpangan saat produksi berlebih atau permintaan melonjak. “Kita ingin harga stabil, produsen untung, dan konsumen terlindungi,” ucapnya. Ia juga menyampaikan, dalam beberapa bulan terakhir tren harga telur mulai naik mendekati harga acuan seiring permintaan program pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi pelaku usaha, asosiasi peternak, dan pemerintah diperlukan agar mekanisme logistik, cadangan pangan pemerintah, serta distribusi dapat berjalan lebih baik. Ia menyebut rencana perpanjangan program SPHP jagung sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi peternakan rakyat.
Sebagai penutup, Karsan Mandiardjo, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam rumusan strategi bersama. Ia menyatakan bahwa hasil diskusi hari ini akan disinkronkan menjadi rekomendasi kebijakan lintas kementerian.
Karsan berharap forum ini memperkuat sinergi agar transformasi sektor peternakan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang berdampak pada peternak dan konsumen. Ia menegaskan bahwa daya saing protein hewani nasional hanya dapat dicapai dengan kerja kolektif dan keberlanjutan kebijakan.shara




