Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Pemerintah terus mendorong pemerataan pasokan protein hewani melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam yang terintegrasi. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi peternak di berbagai daerah.
Implementasi tahap awal program dilakukan di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui kerja sama antara BUMN pangan ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia. Kolaborasi ini dirancang untuk menjawab peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama ini, produksi ayam nasional masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Kondisi tersebut berpotensi memicu ketimpangan distribusi dan harga di daerah lain jika tidak diantisipasi melalui langkah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menilai pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem produksi yang efisien sekaligus berkelanjutan.
“Yang kita bangun bukan hanya produksi, tetapi ekosistem yang memastikan penyerapan, keberlanjutan, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Agung dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama offtake antara ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4). Ia menambahkan bahwa keterlibatan peternak menjadi elemen penting dalam sistem tersebut, tidak hanya sebagai produsen tetapi juga sebagai pihak yang memperoleh kepastian pasar dan dukungan produksi.
Agung menjelaskan, peran BUMN diarahkan pada penguatan sektor hulu, seperti penyediaan bibit dan pakan. Sementara itu, proses budidaya hingga pengolahan dilakukan bersama mitra serta peternak lokal agar tercipta rantai produksi yang terintegrasi.
“Kunci keberhasilan ada pada implementasi di lapangan yang berjalan paralel dan terkoordinasi, bukan bertahap terpisah,” katanya. Ia juga menekankan bahwa program ini harus segera diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan tidak berhenti pada tahap penandatanganan MoU.
Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan hasil produksi peternak dapat terserap secara optimal. Menurutnya, kepastian penyerapan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan program MBG sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat peternak.
“Kami memastikan hasil peternakan terserap, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG, sehingga harga tetap stabil dan peternak memiliki kepastian pasar,” ungkapnya. Ia menambahkan, penguatan skema offtake menjadi fondasi penting agar investasi di sektor produksi dapat berjalan tanpa hambatan.
“Dengan jaminan penyerapan, ekosistem ini bisa tumbuh berkelanjutan dan memberi dampak langsung bagi ketersediaan pangan nasional,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur PT Ugi Agri Harapan Indonesia, Andi Damisnur, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program bersama mitra dan peternak di lapangan. Ia menilai kolaborasi lintas pihak menjadi faktor penentu keberhasilan agar seluruh proses dari produksi hingga distribusi berjalan terpadu.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kolaborasi dengan BUMN dan berbagai pihak menjadi kunci agar seluruh proses dari produksi hingga distribusi berjalan terintegrasi,” tandasnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah.
“PT Ugi dalam hal ini mengharapkan pemerintah tidak bosan-bosannya memberikan petunjuk dan arahan. Teknis pelaksanaannya nanti bagaimana agar tujuan kita hilirisasi ayam, mulai dari pabrik pakan, pengolahan, hingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar,” sampainya.
Lebih lanjut, Andi berharap program ini dapat dikembangkan secara bertahap ke wilayah yang lebih luas. “Bukan hanya di Bone, tetapi berkembang ke seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur,” pungkasnya.shara
Bagi peternak, model hilirisasi terintegrasi ini memberikan berbagai manfaat nyata. Selain membuka akses terhadap sarana produksi dan pendampingan teknis, skema ini juga memberikan kepastian penyerapan hasil, sehingga memperkuat posisi peternak dalam rantai pasok nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak melalui sistem usaha yang lebih terstruktur.
Dengan sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan pelaku usaha, ekosistem perunggasan nasional diharapkan semakin merata dan efisien. Selain itu, langkah ini juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani di seluruh wilayah Indonesia.
