Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM). Pemerintah menegaskan pengembangan industri perunggasan nasional harus tetap berpihak kepada peternak rakyat. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap investasi di sektor unggas, Kementerian Pertanian memastikan penguatan industri nasional tidak boleh mengorbankan keberlangsungan usaha peternak dalam negeri.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul berbagai dinamika yang tengah dihadapi subsektor perunggasan, mulai dari fluktuasi harga hingga kondisi surplus produksi telur nasional. Pemerintah menilai penguatan ekosistem industri unggas berbasis kemitraan nasional menjadi langkah penting agar industri tetap sehat, kompetitif, dan mampu menjaga kesejahteraan peternak rakyat sebagai tulang punggung pangan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pembangunan subsektor peternakan harus dilakukan secara terukur dan berkeadilan. Menurutnya, penguatan industri perlu melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, hingga badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan.
“Ekosistem perunggasan nasional harus dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal,” kata Agung Suganda di Jakarta, Sabtu (9/5).
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka peluang investasi di sektor perunggasan. Namun, investasi tersebut harus mampu memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir serta memberikan ruang tumbuh bagi peternak domestik.
Menurut Agung, pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal dan peternak rakyat sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional. Dengan pola tersebut, investasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak.“Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” ujarnya.
Agung juga menegaskan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sangat jelas terkait perlindungan terhadap peternak nasional. Ia menilai investasi tidak boleh memperbesar ketimpangan maupun membuat peternak rakyat tersingkir di negeri sendiri.
“Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengingatkan bahwa investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri,” kata Agung.
Saat ini, pemerintah terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional. Skema tersebut mencakup pembibitan, penyediaan pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk protein hewani dengan menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai produksi nasional.
Selain memperkuat hilirisasi, pemerintah juga meningkatkan peran BUMN pangan dalam penyerapan hasil produksi peternak dan stabilisasi harga. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan industri perunggasan yang lebih seimbang sekaligus menjaga kestabilan pasar. “Kita ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya,” tandas Agung.
Penguatan ekosistem nasional dinilai semakin penting mengingat produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Pemerintah menilai tantangan utama industri unggas saat ini bukan lagi meningkatkan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai kebijakan penguatan industri unggas berbasis kemitraan nasional merupakan langkah strategis. Menurutnya, keterlibatan BUMN, peternak rakyat, dan mitra lokal penting untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tauhid mengatakan industri unggas nasional sebenarnya memiliki kapasitas untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebutuhan telur, daging ayam, dan protein hewani lainnya seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri tanpa ketergantungan pada pihak luar. “Saya kira industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ucapnya.
Menurut Tauhid, apabila peluang besar tersebut justru diberikan kepada investor asing untuk sektor yang sebenarnya mampu dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik akan banyak mengalir ke luar negeri. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan posisi peternak rakyat di dalam negeri.
“Kalau kesempatan besar ini diberikan kepada investor asing untuk urusan yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, maka nilai tambah ekonominya akan banyak keluar, mulai dari teknologi, tenaga kerja, obat-obatan unggas, hingga indukannya. Sementara peternak mandiri di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” paparnya.
Ia juga mengingatkan ketergantungan terhadap pihak luar dapat meningkatkan arus impor dan memberi tekanan terhadap perdagangan nasional. Tauhid menyebut pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kondisi tersebut bisa memperbesar arus impor dan memperburuk kondisi perdagangan kita. Pada triwulan I 2026 saja impor tumbuh 7,18 %, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 %. Jika terus dibiarkan, devisa negara juga akan semakin tergerus,” sebutnya.
Karena itu, Tauhid menilai ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui penguatan produksi domestik dan pemberdayaan peternak rakyat. Menurutnya, kesejahteraan peternak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.
“Ketahanan pangan tidak boleh hanya bicara produksi, tetapi juga kesejahteraan peternaknya. Dunia usaha, pemerintah, dan perwakilan peternak mandiri harus duduk bersama mencari jalan tengah agar ketahanan pangan tercapai tanpa membuat peternak rakyat menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Tauhid.
Pendapat serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Budi Guntoro. Ia menilai penguatan peternakan rakyat menjadi langkah yang paling relevan di tengah kondisi surplus produksi telur nasional saat ini. “Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” kata Prof. Budi seperti dilansir Antara, Kamis (30/4).
Menurut Prof. Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini terletak pada ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat. Maka itu, penguatan koperasi, distribusi, dan kemitraan nasional dinilai menjadi solusi yang lebih tepat dibanding membuka dominasi modal besar. “Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing,” pungkasnya.
Kementerian Pertanian memastikan arah kebijakan pengembangan industri perunggasan nasional akan tetap difokuskan pada peningkatan produksi dalam negeri, hilirisasi, penguatan kemitraan usaha, serta perlindungan terhadap peternak rakyat. Pemerintah berharap subsektor peternakan nasional dapat tumbuh semakin modern, kuat, dan berdaya saing tanpa meninggalkan pelaku usaha kecil di dalamnya.shara
