JAKARTA (TROBOSLIVESTOCK.COM) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi investasi untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tanpa mengorbankan peternak sebagai produsen protein nasional. Sebagaimana diutarakan Kusnan Ketua Perhimpunan Peternak Rakyat Indonesia (Permindo) mengingatkan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga keberlanjutan pasokan telur dan daging.
Dia menilai kondisi harga unggas menunjukkan ketidakseimbangan. Harga livebird kini sekitar Rp25.000/kg, mendekati HAP, sementara harga telur di tingkat peternak masih dilaporkan sekitar Rp21.000/kg, jauh di bawah HAP produsen sebesar Rp26.500/kg. Kondisi tersebut terjadi ketika biaya pakan, bibit, energi, dan tenaga kerja masih tinggi.
“Jangan sampai negara berhasil menciptakan permintaan protein melalui MBG, tetapi peternak sebagai produsen tidak mendapatkan harga yang layak untuk mempertahankan produksinya,” ujarnya.
Heri Irawan Sekjen Permindo menyoroti laporan peternak mengenai penyerapan telur untuk MBG yang masih berada di kisaran Rp21.000/kg. Padahal, dalam Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam untuk MBG di Jawa Tengah pada 19 Juni 2026 terdapat komitmen harga Rp26.000/kg. Permindo meminta pemerintah memastikan komitmen harga tersebut benar-benar sampai ke kandang dan mengevaluasi seluruh rantai pengadaan, dari SPPG hingga harga bersih yang diterima peternak.
Menurutnya persoalan harga yang berulang selama puluhan tahun menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem manajemen peternakan berbasis data, bukan sekadar intervensi ketika krisis terjadi. Pemerintah harus mampu membaca populasi, produksi, konsumsi, kebutuhan MBG, biaya input, serta potensi surplus dan defisit agar keseimbangan supply-demand dapat dijaga sebelum peternak mengalami kerugian.
Karena itu, Heri mendorong tiga langkah mendesak: memastikan HAP bekerja di tingkat peternak; membangun sistem keseimbangan supply-demand protein nasional yang terintegrasi dengan MBG; serta membuka pembahasan serius mengenai pembentukan Kementerian Peternakan Republik Indonesia.
“Ini bukan tentang menambah kursi menteri. Ini tentang memastikan ada institusi negara yang benar-benar fokus, memiliki kewenangan, data, anggaran, dan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan produksi protein nasional,” tegasnya
Dia pun menegaskan, peternak tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka membutuhkan harga yang wajar, pasar yang sehat, kepastian usaha, dan kebijakan yang konsisten. MBG harus membangun generasi Indonesia tanpa melemahkan fondasi proteinnya. Anak-anak membutuhkan gizi yang baik, sementara Indonesia membutuhkan peternak yang tetap mampu menyediakan telur dan daging—hari ini, besok, dan untuk generasi berikutnya.
