Oleh: Wahyu Darsono
- Sekretaris Jenderal-Gabungan Pelaku & Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA)
- Ketua Bidang Kerjasama Industri & Komoditas Strategis-Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI)
- Ketua Bidang Program Pelatihan & Sertifikasi Profesi-Himpunan Profesional Sawit Indonesia (HIPKASI) Wilayah Kalimantan Selatan
- Peternak/Praktisi Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKARANCH) Kalimantan Selatan
Di tengah gemuruh diskusi tentang ketahanan pangan nasional yang tak kunjung usai, kita sering kali terjebak pada angka-angka statistik yang dingin dan menakutkan. Data proyeksi kebutuhan dan produksi daging sapi nasional untuk periode 2025 hingga 2029 kembali menyodorkan realitas pahit: kita masih defisit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menunjukkan Australia, India, dan Amerika Serikat adalah pemasok utama daging jenis lembu (sapi dan kerbau) ke Indonesia, dengan Australia memimpin jauh, meskipun total impor daging 2024 menurun dibandingkan 2023, dengan volume impor pada Januari-September 2024 mencapai 99,12 ribu ton, dan pada Desember 2024 sekitar 27,2 ribu ton. Jurang antara permintaan protein hewani yang terus melonjak seiring pertumbuhan kelas menengah, dengan kemampuan produksi domestik yang berjalan lambat, seolah menjadi paradoks abadi di negeri yang mengaku agraris ini. Namun, di balik angka defisit yang diprediksi mencapai ratusan ribu ton per tahun tersebut, tersembunyi sebuah peluang raksasa yang selama ini terabaikan—sebuah sinergi yang saya sebut sebagai “perkawinan paksa yang bahagia” antara dua raksasa ekonomi lahan Indonesia: industri peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit.
Sebagai praktisi yang bergelut langsung di lapangan, merasakan debu kandang dan lembapnya udara di bawah kanopi sawit, saya melihat bahwa stagnasi populasi sapi nasional bukanlah kutukan nasib, melainkan kegagalan kita dalam menata ulang puzzle sumber daya. Selama puluhan tahun, kita membiarkan subsektor peternakan dan perkebunan berjalan di koridornya masing-masing, terpisah oleh tembok ego sektoral dan ketakutan teknis yang tak berdasar. Padahal, kunci untuk melompat keluar dari jebakan impor daging sapi ada di depan mata kita: Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (Siska). Namun, narasi kali ini bukan sekadar tentang teknis menggembalakan sapi di kebun sawit. Narasi ini adalah tentang revolusi model bisnis melalui skema co-investasi yang memanfaatkan mandat regulasi negara sebagai tuas penggeraknya.
Kita harus berani mengakui bahwa model pembiakan sapi (breeding) secara konvensional di Indonesia sedang dalam kondisi “lampu merah”. Berbeda dengan usaha penggemukan (fattening) yang memiliki siklus perputaran uang cepat—tiga hingga empat bulan—dengan margin yang terukur, usaha pembiakan adalah jalan sunyi yang panjang dan melelahkan. Siklus biologis sapi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan pedet, ditambah biaya pakan yang mencekik (mencapai 70 % dari total biaya produksi), membuat Internal Rate of Return (IRR) usaha ini sering kali tidak menarik bagi investor murni, bahkan kerap negatif jika dilakukan secara intensif tanpa integrasi. Inilah akar masalah mengapa peternak rakyat semakin tergerus dan korporasi enggan menyentuh sektor hulu ini.
Di sisi lain, negara hadir dengan niat baik melalui regulasi yang memaksa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, mewajibkan para importir sapi bakalan (feedloter) untuk memasukkan 5 % sapi indukan dari total kuota impor mereka. Tujuannya mulia: agar importir tidak hanya menjadi pedagang yang mengambil untung sesaat, tetapi turut membangun pondasi populasi sapi nasional. Namun di lapangan, kewajiban ini menjadi pil pahit. Memelihara ribuan sapi indukan membutuhkan lahan luas dan biaya pakan yang tak sedikit. Bagi feedloter yang model bisnisnya didesain untuk efisiensi ruang dan waktu di kandang penggemukan, memelihara indukan adalah beban biaya (cost center) yang menggerus profitabilitas.
Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Livestock edisi 316/ Januari 2026
