Program ini bertujuan memperkuat ekosistem dan memberdayakan peternak rakyat di sektor budidaya, terutama di wilayah yang belum menjadi sentra produksi
Rencana investasi senilai Rp 20 triliun dari pemerintah diprioritaskan untuk pengembangan ekosistem ayam terintegrasi, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meredam disparitas harga yang kerap memicu inflasi di daerah-daerah luar sentra produksi. Transformasi besar dalam subsektor peternakan unggas nasional, menjadi topik utama dalam Sarasehan Peternakan Unggas yang digelar di Auditorium drh. R. Soepardjo, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) beberapa waktu lalu.
Dekan Fapet UGM, Prof Budi Guntoro, menyatakan rencana investasi tersebut telah menimbulkan beragam pandangan, berupa harapan sekaligus kekhawatiran. Rencana investasi dana Rp 20 triliun dari Badan Pengelola Investasi Dana (Danantara) untuk mendukung program MBG. Ia menekankan bahwa rencana besar tersebut memunculkan banyak pandangan di lapangan. “Rencana program ini banyak menimbulkan perspektif yang menimbulkan argumentasi bermacam-macam di kalangan ahli, profesional, masyarakat, terutama peternak-peternak, baik di asosiasi maupun mandiri,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki maksud baik, namun belum sepenuhnya menenangkan seluruh pihak. Kekhawatiran terutama datang dari peternak mengenai keberlangsungan usaha mereka ketika kebijakan baru dijalankan. Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengenai ketepatan sasaran alokasi dana.
Sementara itu, Deputi Ketua Umum Bidang Pertanian Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi, Prof Ali Agus, menyampaikan bahwa mega proyek ini merupakan “pekerjaan besar” yang harus dimanfaatkan. “Dukungan politik untuk pembangunan peternakan tidak selalu hadir, sehingga momentum ini tidak boleh dilewatkan. Momentum politiknya datang, maka jangan sampai momentum ini lewat begitu saja,” tandas dia.
Ancaman Defisit MBG
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, memaparkan bahwa rencana pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini disusun setelah Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk menjaga ketersediaan daging ayam dan telur di masa depan, mengurangi disparitas harga, dan menekan laju inflasi. Rencana ini telah diumumkan secara resmi oleh Menteri Pertanian dan Menteri Investasi pada 7 November 2025.
“Secara nasional, Indonesia saat ini telah swasembada daging ayam dan telur. Pada 2024, produksi daging ayam nasional mencatat surplus 0,31 juta ton dan telur ayam surplus 0,17 juta ton. Namun, ada catatan penting bahwa angka surplus ini terus menurun seiring dengan peningkatan jumlah sasaran program pemberian gizi. Kebutuhan total yang diproyeksikan untuk program MBG dengan sasaran 82,9 juta orang dan 30.089 unit dapur dalam satu tahun diperkirakan mencapai 700.000 ton telur dan 1,1 juta ton daging ayam,” sebut Agung.
Dijelaskannya, dengan asumsi konsumsi daging ayam dan telur masing-masing tiga kali per minggu, proyeksi 2025 menunjukkan potensi defisit yang signifikan jika produksi tidak ditingkatkan. Potensi defisit telur diprediksi mencapai 482.000 ton, sementara defisit daging ayam mencapai 700.000 ton. Oleh karena itu, desain pengembangan ayam terintegrasi ini dirancang secara spesifik untuk meningkatkan produksi 1 juta ton telur dan 1,5 juta ton daging ayam, guna menutup kebutuhan MBG dan mengantisipasi peningkatan konsumsi per kapita secara nasional.
Atasi Disparitas Harga di Luar Sentra
Menurut Agung, tujuan utama program Rp 20 triliun ini adalah mengatasi disparitas ketersediaan, harga, dan inflasi. Ia mencontohkan kondisi ekstrem yang dialami daerah-daerah terpencil, di mana harga telur di Papua Barat Daya bisa mencapai Rp 75.000 – Rp 80.000 per papan (30 butir). Membuktikan bahwa surplus nasional tidak merata dirasakan. Pemerintah melalui program ini ingin hadir di daerah-daerah tersebut untuk membangun ekosistem closed loop agar harga menjadi terjangkau (affordable) di seluruh wilayah.
Ia beranggapan, bahwa anggaran Rp 20 triliun ialah berasal dari kredit program melalui Danantara, sebagai holding BUMN. Ia pun berulang kali menekankan, bahwa ini bukan bantuan hibah tetapi kredit yang harus dipertanggungjawabkan. “Uang ini harus berputar, harus bisa menghasilkan output dan tentu harus kembali plus juga tambah dengan bunga,” tegasnya.
Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Livestock edisi 316/ Januari 2026
