Jakarta (TROBOSLIVESTOCK.COM ). Usai dilantik, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) periode 2022-2026 diharapkan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi utamanya dengan pemerintah.
Pasalnya, selama 2 tahun terakhir ini, Indonesia dihadapkan pada beberapa penyakit eksotik seperti African Swine Fever (ASF) pada babi serta penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ruminansia.
Pembina PB PDHI sekaligus Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian (Kementan) Syamsul Ma’arif menyampaikan dengan dilantiknya PB PDHI 2022-2026 mampu mendukung dan membantu pemerintah dalam menanggulangi beberapa penyakit eksotik yang masuk ke Tanah Air. Di lain sisi, PB PDHI tidak hanya menerima tugas dari pemerintah juga hendaknya turut memberikan ide dan saran kepada pemerintah.
“Jika terdapat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah mohon untuk menyampaikan segera kepada pemerintah. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu, lalu pemerintah yang disalahkan,” terang Syamsul saat menghadiri Pelantikan PB PDHI periode 2022-2026 di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (4/12).
Lebih lanjut, Syamsul tegaskan bahwa profesi dokter hewan kini sangat dibutuhkan oleh berbagai stakeholder tidak hanya di Kementan namun juga di instansi lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Sehingga manakala terjadi musibah baik bencana alam maupun non bencana alam, dokter hewan turut berperan dalam konsep one health antar stakeholder. “Seperti menyejahterakan peternak ketika ternak-ternaknya terjadi musibah bencana alam. Alhasil, kolaborasi PDHI dengan berbagai stakeholder wajib dilakukan mengingat kedepannya akan banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama,” ujar Syamsul.
Senada dengan Syamsul, Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito yang juga Pembina PB PDHI menyarankan supaya kepengurusan PDHI mampu mengambil peran dalam momentum menanggulangi penyakit eksotik yang ada. Terlebih, di setiap daerah sangat memerlukan dokter hewan mengingat kematian akibat PMK sudah tembus 10 ribu ekor. Kerugian ekonomi pun dirasakan peternak tak terkecuali penyakit LSD.
“Sehingga, dokter hewan yang ada tidak hanya berfokus di pusat namun juga di daerah-daerah. Artinya dokter hewan dan paramedik veteriner perlu diperbanyak agar Pos Kesehatan Hewan di daerah semakin banyak dan itu menjadi tugas PB PDHI. Artinya, PB PDHI harus inklusif serta berubah pesat di dalam beberapa tahun kedepan,” terang Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan PMK itu.
Di lain sisi, Pembina PB PDHI lainnya, Prof Muhammad Rizal Martua Damanik menegaskan persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa ini ialah percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh dan kembang bagi balita akibat kekurangan gizi secara kronis saat 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pasalnya, target Presiden Joko Widodo pada 2024, angka prevalensi stunting terhadap balita menjadi 14 %. Adapun pada 2021, angka prevalensi stunting masih di angka 24,4 %.
Prof Damanik yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN itu berpesan agar PB PDHI mampu mengambil peran vital dalam menyediakan pangan hewani yang berkualitas guna mempercepat penurunan stunting. “Tidak seharusnya bangsa yang dijuluki Gemah Ripah Loh Jinawi ini mengalami stunting melebihi batas maksimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 %,” kata dia.
Berbagai persoalan tersebut mengharuskan PB PDHI berlari cepat untuk memberikan program yang nyata bagi masyarakat. “Adapun terkait stunting, PB PDHI akan segera membagikan telur kepada masyarakat yang membutuhkan sebanyak 50 ribu. Ini merupakan wujud komitmen PB PDHI dalam mempercepat penurunan stunting,” imbuh Ketua Umum PB PDHI periode 2022-2026, Muhammad Munawaroh.
Baginya, PDHI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat termasuk kini telah memiliki kantor pusat sendiri yang dberi nama Grha Dokter Hewan. Bahkan PDHI memiliki tokoh-tokoh nasional yang akan memperkuat kebermanfaatan organisasi.
“Mengingat profesi dokter hewan masih memerlukan sentuhan dari tokoh berpengalaman berupa gagasan dan saran agar lebih berkontribusi kepada masyarakat maupun bangsa dan negara. Maka dari itu, pengurus PB PDHI harus aktif memberikan ide sekaligus menjalankan program kerja yang telah disepakati," ujar Munawaroh.
Sebagai informasi, Munawaroh terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDHI berdasarkan hasil Kongres PDHI ke-19. Munawaroh terpilih secara aklamasi alias sebagai calon tunggal kala itu. Kongres PDHI ke-19 digelar pada Oktober 2022 tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan.ue/zul
