Harga ayam hidup dan telur di kandang yang kembali anjlok berkepanjangan menjadi pemicu peternak untuk turun ke jalan dan menyampaikan berbagai tuntutannya kepada pemerintah

 

 

Memasuki kuartal ke-3 tahun ini, peternak broiler (ayam pedaging) kembali dibuat gusar sekaligus meradang. Pasalnya, harga ayam hidup (live bird/LB) merosot jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), yakni hanya Rp 11.000 –14.000 per kg. Padahal, HPP berada di angka sekitar Rp 18.000 – 20.000 per kg, bahkan rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 19.000 – 21.000 per kg. “Harga ayam hidup untuk sampai pada level Rp 18.000 per kg saja sulit. Apalagi ada rencana untuk menaikkan HPP,” keluh Ketua Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia) wilayah Jawa Tengah, Pardjuni. 

 

 

Tercatat selama 9 bulan belakangan ini, sudah dua kali industri perunggasan nasional, khususnya broiler mengalami hantaman badai harga. Bahkan, pada Agustus 2019 lalu harganya sempat terjun bebas hingga menyentuh angka terendah, yakni Rp 8.000 per kg. Sementara itu, harga di tingkat konsumen melambung tinggi berkisar Rp 30.000 –35.000 per kg. “Seharusnya, harga di konsumen juga turun. Tapi kenyataannya, harga di tingkat konsumen tidak bisa mengikuti kita,” ujar Pardjuni. 

 

 

Pasokan berlebih rupanya kembali menjadi biang kerok hancurnya harga LB serta menyulut emosi para peternak rakyat belakangan ini. Stok ayam nasional meluber sebesar 15 – 20 %. “Ini adalah hal yang membingungkan sekaligus lucu. Ayam di dalam negeri ini berlebih, tapi pertanyaannya, mengapa kita harus tetap impor ? Seharusnya kita melakukan ekspor,” tuntut Pardjuni. 

 

 

Indikasi akan terjadinya badai harga ini sebetulnya sudah terlihat sejak Agustus 2018 silam. Karena, harga LB selalu berada di bawah HPP, dan puncaknya adalah Juni hingga Agustus 2019. Tentunya, peternak tidak tinggal diam terkait hal ini. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengadukan apa yang sebenarnya terjadi dan berharap adanya solusi terbaik untuk menyudahi masalah ini. 

 

 

“Sayangnya tidak pernah ada solusi yang jitu dan berkepanjangan. Kami sudah melakukan puluhan kali rapat koordinasi dan evaluasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai Bareskrim Polri. Namun, semuanya mentok,” keluh Sekretaris Jenderal GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), Sugeng Wahyudi. 

 

 

Berbagai permasalahan juga ikut memperburuk kondisi para peternak broiler. Anjloknya harga LB yang sudah cukup menyiksa, harus ditambah dengan harga sarana produksi ternak (sapronak) yang stabil pada level tertinggi. Salah satu contohnya adalah pakan, yang merupakan komponen terbesar dalam beternak broiler. 

 

 

Sejak awal tahun hingga September ini, nyatanya harga pakan tetap mantap berada di harga Rp 6.800 –7.400 per kg. Hal ini kontras dengan pernyataan pemerintah yang mengungkapkan bahwa produksi jagung di tanah air sebagai bahan utama pakan ternak berada pada kondisi surplus, bahkan sampai ekspor. Namun, kondisi seperti ini rupanya tidak membuat harga pakan menurun, dan terasa kian mencekik peternak. 

 

 

“Tak hanya pakan. Harga ayam umur sehari (DOC) pun mengalami hal yang sama. Sejak Agustus 2018 harganya berada pada level Rp 6.100 – 6.600 per ekor. Baru pada Juni – Agustus 2019 ini harganya turun menyentuh Rp 4.000 per kg,” ungkap Sugeng. Disisi lain, upaya dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran (supply & demand) melalui pengurangan produksi DOC, berdampak lebih dulu terhadap adanya kenaikan dan ketersediaan DOC di tingkat peternak.

 

 

Suarakan Nurani

Karena merasa tidak ada jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada, maka peternak kembali memutuskan untuk melakukan aksi damai atau demo di Kantor Pusat Kementan, Jakarta pada Kamis (26/9). Kegiatan ini diikuti sekitar 700 peternak yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. 

 

 

Para peternak sempat melakukan orasi di halaman depan auditorium Kementan. Sebelum akhirnya berkumpul di dalam Auditorium untuk melakukan dialog dengan pimpinan perwakilan dari perusahaan integrasi yang disaksikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita. 

 

 

Wismarianto, salah satu peternak broiler asal Bogor, Jawa Barat yang ikut hadir untuk menyuarakan tuntutan mengatakan, demo menjadi salah satu upaya peternak rakyat dan mandiri untuk menyampaikan aspirasi dalam memperjuangkan hak berbudidaya dan berusaha di tanah air. “Sebenarnya, kami tidak ingin demo namun regulasi yang ada saat ini tidak berpihak kepada peternak rakyat,” sesal pria yang akrab disapa Totok ini. 

 

 

Ia melanjutkan, dahulu peternak rakyat dan mandiri memiliki tugas pokok dan fungsi budidaya ternak serta memasarkannya ke pasar tradisional. Sementara itu, perusahaan integrasi hanya menjual sapronak (bibit, DOC, dan pakan) sehingga seluruh pihak berbagi peran dalam bisnis perunggasan ini. Namun, sejak adanya Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 membuat cikal bakal pilar-pilar peternakan rakyat runtuh terutama pada sektor perunggasan, karena dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa perusahaan integrasi boleh berbudidaya dan memasarkan hasil produksinya di dalam negeri. 

 

 

Dalam orasinya, Pardjuni pun menyampaikan, dirinya dan peternak lainnya sudah berulang kali menyampaikan kegelisahan kepada pemerintah. Namun, pemerintah sepertinya hanya memberikan harapan kosong kepada peternak. “Peternak rakyat sangat menderita karena hal ini. Kalau terus seperti ini, darimana peternak bisa mendapatkan untung?” keluh Pardjuni dihadapan ratusan peternak yang hadir. 

 

 

Sementara itu, perwakilan peternak layer (ayam petelur) Rofi Yasifun mengeluhkan masuknya telur tetas (Hatching Egg/HE) ke pasaran. “Saya menemukan adanya telur HE yang berasal dari Jombang dan akan masuk ke Bandung. Telur ini berasal dari beberapa perusahaan,” ungkap pria yang akrab disapa Rofi ini. Hal tersebut membuat telur yang berasal dari peternak tertahan untuk dijual, sehingga peternak mengalami kerugian. 

 

 

Sebelum aksi yang lebih besar ini, para peternak pun telah melakukan aksi serupa yang diikuti sekitar 300 peternak bahkan dengan membagi-bagikan LB gratis pada Kamis (5/9). Kegiatan aksi para peternak dari berbagai daerah ini bermula dari Masjid Istiqlal, kemudian mengarah ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan berakhir dengan melakukan orasi di depan gedung DPR/MPR. 

 

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 241/Oktober 2019